Perbedaan Idul Adha di China, khilafiyah di Tengah Otoritarianisme

Kalau Shalat Idul Adha di China ada masjid yang boleh menyelenggarakannya tergantung tingkat risiko pandeminya, namun tidak untuk melaksanakan ritual pemotongan hewan kurban. Larangan pemotongan hewan kurban sifatnya mutlak dan mengikat di seluruh daerah atas alasan demi melindungi kesehatan masyarakat.

Sebagai negara otoriter tadi, otoritas di China setidaknya bisa memaklumi apa yang menjadi khilafiyah mendasar di tengah umat, apalagi hal itu sifatnya sangat syar'i. Mau Shalat Id hari Sabtu atau Minggu, itu urusan pribadi pemeluk agama Islam. Yang penting jangan dilakukan di masjid yang berada di zona berisiko sedang atau berat.

Kalau mau Shalat Id, pastikan prokesnya dipatuhi dengan benar, seperti menunjukkan hasil tes PCR negatif yang berlaku dalam 48 jam terakhir, ukur suhu tubuh, dan buat janji melalui akun WeChat masjid yang menyelenggarakan Shalat Id.

Lalu muncul pertanyaan kenapa Idul Adha di negara totaliter seperti China ini bisa berbeda? Bukankah setiap keputusan pemerintah di negara otoriter memiliki kekuatan yang sangat imperatif?

Sebenarnya perbedaan itu bukan persoalan serius, karena jika dicermati ternyata CIA sebagai kepanjangan tangan dari otoritas China telah menetapkan bahwa Hari Raya Idul Adha yang dikenal dengan sebutan Guerbang Jie itu pada tanggal 9 dan 10 Juli 2022.

Guerbang Jie itu bukan ritual keagamaan semata, namun sudah menjadi tradisi dan budaya bagi etnis minoritas Hui dan etnis-etnis minoritas Muslim lainnya di China.

Idul Adha di China jauh lebih mentradisi dibandingkan dengan Idul Fitri, itulah kenapa sebagian besar warga setempat yang mayoritas tidak beragama lebih mengenal Guerbang Jie.