KPU Ajak Bawaslu Tindak Tegas Berbagai Bentuk Kampanye Politik Identitas

Rahmat menyatakan sangat menyesali adanya praktik politik identitas tersebut, kemudian ia pun mengatakan bahwa politik identitas merupakan permasalah besar yang terjadi pada pemilu 2019 lalu. 

Selanjutnya ia kembali mengatakan bahwa sosialisasi dan kampanye yang dilakukan di tempat ibadah merupakan suatu permasalahan yang besar. Hal ini dinilai dapat mengganggu kerukunan negara.

"Jangan sampai nanti di tempat ibadah 1 capres nya A, di tempat ibadah 2 capresnya B, apa yang terjadi dengan kerukunan kita kedepan kalau banyak orang yang melakukan kampanye melalui politisasi identitas, melalui politisasi SARA, dll," ujar Rahmat saat ditemui di The Sultan Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2023). . 

"Politisasi identitas akan mendukung politisasi sara. Maka dari itu kami sejak dari Bawaslu berdiri adalah lembaga yang anti terhadap politisasi sara. Jika dari itu kalau ada yang melakukan itu anda berhadapan langsung dengan badan pengawas pemilu," sambungnya.

Di akhir wawancara, Rahmad menegaskan akan memberikan sanksi dan teguran apabila menemukan partai politik yang melakukan praktik politik identitas.

"Kami akan berikan sanksi pertama, tentunya teguran kepada yang bersangkutan, kami harapkan tidak melakukan hal tersebut kembali," tegasnya. (nsa/ree)