Menteri LHK: Komnas HAM Minta JET, Karbon dan Iklim Tetap Menjaga Hak Asasi

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri LHK bersama dengan seluruh pejabat eselon 1 KLHK menjamu Komnas HAM yang dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Eskternal Abdul Haris Semendawai bersama Komisioner Saurlin P Siagian, Uli Parulian Sihombing, Anis Hidayah dan Putu Elvina yang turut serta didampingi unsur Setjen Komnas HAM pada Jumat (24/2/2023) lalu.

Melalui pertemuan selama kurang lebih 1,5 jam tersebut, diberikan perhatian khusus oleh Komnas HAM soal perubahan iklim, upaya mitigasi dan langkah-langkah penerapan perdagangan karbon yang  dinilainya berpotensi memberi pengaruh pada Hak Asasi Manusia.

Hingga saat ini, Komnas HAM mencatat dari masyarakat telah masuk pengaduan ke Komnas HAM terkait dengan isu iklim. 

Komnas HAM pun menyoroti secara khusus tentang Hutan Adat dan Hutan sosial lainnya. Tentang hutan sosial disampaikan oleh Komnas HAM dalam apresiasinya kepada Pemerintah atas kinerja dalam alokasi akses kelola hutan kepada masyarakat lebih dari 5,3 juta hektar.

Selain itu adanya hutan adat yang diterbitkan yang telah menjadi catatan Komnas HAM sejak lama. Apresiasi juga disampaikan atas upaya pengendalian Karhutla.

Melalui kesempatan tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya merespon catatan Komnas HAM dan menjelaskan bahwa Pemerintah/KLHK khususnya dirinya sebagai Menteri tentu menaruh respect yang tinggi terhadap lembaga Komnas HAM.

"Sangat membanggakan ketika Komnas HAM ditegakkan keberadaannya dengan UUD hasil amandemen saat Reformasi Politik dan Pemerintahan mulai 1998, sebagai quasi government yang sangat penting," ujar Menteri LHK Siti melalui siaran rilis oleh Kementerian LHK, Jakarta pada Jumat (24/2/2023).