Rakornas PB 2023, Berikut Tujuh Butir Arahan Presiden Jokowi

"Pas ada bencananya kita pontang-panting begitu sudah rampung ya rampung, lupa bahwa yang namanya pra bencana itu lebih penting mengedukasi masyarakat, memberikan pelatihan pada masyarakat itu jauh lebih penting. Ketika masyarakat tahu kemana akan lari, kemana akan berlindung," imbuhnya.

Berikutnya yang ketiga, Kepala Negara mengingatkan agar tata ruang dan konstruksi bangunan maupun lokasinya diperhitungkan dengan matang dan mencakup aspek ketahanan dari potensi risiko bencana. 

Dalam hal ini Presiden menitikberatkan urusan tersebut pada komponen yang terkait, baik Dinas Pekerjaan Umum Daerah maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan unsur lainnya agar selalu berkoordinasi dalam pengelolaan tata ruang.

"Yang ketiga yang berkaitan dengan tata ruang dan kontruksi di dinas-dinas utamanya Dinas PU daerah, BAPPEDA harus betul-betul menyiapkan jangan sampai terjadi karena itu selalu berulang," kata Presiden.

"Kemudian juga, dinas yang berkaitan dengan izin agar dimulai kita tuh kan sudah punya peta dimana yang terjadi erupsi gunung berapi, dimana yang sering terjadi gempa kita tahu semuanya," sambungnya.

Selanjutnya, Presiden Jokowi juga meminta agar penyesuaian anggaran dalam penanggulangan bencana dapat disiapkan dan ditingkatkan. Khususnya bagi pemerintah daerah, Presiden meminta agar memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunan dan investasinya.

Menurutnya, setiap pemerintah daerah sudah seharusnya memiliki tata kelola anggaran untuk penanggulangan bencana. Sehingga apabila terjadi bencana, pemerintah daerah sudah siap dan tidak terlalu menggantungkan kepada pemerintah pusat.