Anies Baswedan Dituding Bertanggung Jawab Atas IMB Plumpang, Nasdem: Melanjutkan Kebijakan Jokowi

Jakarta, tvonenews.com - Baru-baru ini isu mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) korban Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, menyita perhatian publik hingga tokoh elit politik. Bahkan, soal penerbitan IMB tersebut menjadi senjata untuk saling tuding hingga menuai pro dan kontra. Beberapa menyudutkan kebijakan era Gubernur Anies Baswedan.

Sekjen Anies Baswedan Center, Heikal Safar mengatakan tidak ada yang salah dengan kebijakan Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. 

"Persoalan penerbitan IMB oleh Anies selama 3 tahun pada kawasan tanah Merah merupakan kebijakan kepala daerah yang memiliki rasa kemanusiaan pada warganya, agar mendapat fasilitas publik seperti jalan dan air bersih," kata Heikal, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (9/3/2023)

Heikal juga menambahkan bahwa kebijakan yang ditempuh oleh Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI sebenarnya bisa dikatakan melanjutkan kebijakan pendahulunya yakni Joko Widodo saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Perlu dicatat juga penerbitan IMB ini didasari oleh telah terbitnya KTP di RT/RW di era kepemimpinan Jokowi pada tahun 2013 sebagai janji politik jokowi," lanjut Heikal.

Oleh karena itu, lanjut Heikal, sebaiknya kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang dikembalikan ke pokok perkaranya, tanpa mempolitisasi peristiwa itu.

"Kita tunggu hasilnya dari investigasi Mabes polri yang sedang dilakukan," pungkasnya.