- Antara
7 Respons Kepala Daerah soal Presiden Jokowi Larang Buka Puasa Bersama
Jakarta, tvOnenews.com - Berikut respons 7 kepala daerah soal Presiden Jokowi yang melatang para pejabat hingga ASN untuk melakukan buka puasa bersama.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama, yang diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Selasa (21/3/2023).
Dikeluarkannya surat tersebut lantaran Presiden Jokowi beranggapan bahwa saat ini kondisi Indonesia masih dalam transisi pandemi Covid-19 menuju endemi.
"Penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi sehingga masih diperlukan kehati-hatian," bunyi kutipan surat tersebut.
"Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan Buka Puasa Bersama pada bulan suci Ramadan 1444 H agar ditiadakan," ucap Jokowi.
Menanggapi surat tersebut, beberapa kepala daerah memberikan respon. Berikut repons 7 kepala daerah yang tentang edaran larangan buka puasa bersama.
PJ Gubernur DKI Jakarta
PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan bakal mengikuti arahan dari Presiden Jokowi terkait larangan buka puasa bersama bagi pejabat negara.
Ia beranggapan bahwa kebinakan tersebut diambil karena memerhatikan kondisi Indonesia saat ini yang tengah masuk proses endemi.
"Ya ngikutin kebijakan pemerintah. Kan Covid masih ada. Dampak ataupun ancaman Covid masih ada. Kita ikuti supaya masyarakat tetap sehat," ujar Heru Budi di Jakarta Timur, Kamis (23/3/2023).
PJ Gubernur DKI ini mengatakan sudah membaca secara keseluruhan aturan yang diberikan oleh Presiden Jokowi itu.
Meskipun demikian, Heru Budi mengaku masih menunggi aturan turunan instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soL aturan tersebut.
"Kebetulan saya di sana saya baca, tapi mungkin kita menunggu turunannya, instruksi dari Kemendagri. Kalau pemerintah daerah itu turunannya Kemendagri. Nanti Mendagri bikin instruksi, baru kita ikutin," ucap Heru.
Berbeda dengan Presiden Jokowi, Wali Kota Solo Gibran Rakabumimg Raka malah mengimbau masyarakatnya untuk ngabuburit dan buka puasa bersama di Gedung Wanita Sasana Krida Kusuma, Manahan, Solo.
Hal itu terlihat dalam akun Instagram pribadinya @gibran_rakabuming pada Kamis (23/3/2023).
Dalam akun Instagramnya, Gibran tampak mengunggah flyer tentang acara Pasad Takjil UMKM 2023 yang akan diadakan selama bulan suci Ramadhan 1444 H.
"Semarak Ramadan diramaikan dengan Pasar Takjil UMKM 2023 di halaman parkir barat Gedung Wanita Sasana Krida Kusuma, Manahan," tulis putra Jokowi itu.
Dalam unggahan juga, Gibran mengungkap bahwa pasar takjil tersebut sudah mulai dibuka sejak 23 Maret 2023.
Pasar takjil tersebut digelar dari sore hari hingga malan sebelum salat tarawih dilaksanakan.
"Gebyar pasar takjil akan berlangsung pada 23 Maret - 15 April 2023, pukul 15.00 - 19.00 WIB," lanjutnya.
"Yang bikin tambah seru, juga akan ada live music setiap akhir pekan. Yuk, ngabuburit di sini!" tutup Gibran.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa ikut angkat suara soal larangan buka puasa bersama oleh Presiden Jokowi.
Khofifah akan mengikuti arahan yang diberikan Presiden Jokowi itu. Ia juga menyampaikan agar semua pihak dapat saling menjaga penyebarab Covid-19 yang kini sudah mulai sedikit.
"Ya pokoknya kita memedomani itu," kata Khofifah ditemui di Gedung Negara Grahadi, Kamis (23/3/2023).
Menurutnya, di bulan Ramadhan ada banyak agenda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang diagendakan sore hari.
Acara sore tersebut ketika digelar akan selesai malam atau minimal setelah Magrib.
"Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya lakukan dengan format gini, jadi sore ini ada rakor sama bupati wali kota juga di Grahadi, ya kalau acara selesai pas Magrib, kita langsung buka," ucap Khofifah.
"Kalau pertemuan sore kan pasti selesai Magrib dan diakhiri buka, baik itu buka puasa sendiri-sendiri atau tidak sendiri," sambungnya.
Khofifah meminta agar semua pejabat internal Pemprov Jatim yang sedang sakit tidak mengikuti rapat. Hal itu menurutnya demi mencegah penularan virus.
"Kita menjaga kekhawatiran ini. Sesuai isi suratnya ya saat ini pandemi ke endemi. Yang penting tidak ada kerumunan, tidak menimbulkan sesuatu yang membahayakan," jelas mantan Mensos ini.
"Kalau ada yang merasa flu, batuk-batuk, lebih baik izin dulu. Kita melakukan proses, dan mengonfirmasi apa yang sebaiknya dilakukan tanpa mengurangi produktivitas yang kita lakukan," tutupnya.
Pemkot Surabaya
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, M Fikser mengatakan bahwa Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sudah menyampaikan hal itu kepada jajaran Pemkot.
"Pak Wali sudah menyampaikan infomasi, kami patuh dan taat atas aturan edaran yang disampaikan Pak Presiden kepada bupati atau wali kota. Nanti diteruskan kepada seluruh OPD, biasanya diteruskan oleh sekda kepada kami OPD untuk mematuhi atau menjalan edaran dari pemerintah pusat dalam hal ini buka puasa," ujar Fikser.
Fikser menegaskan bahwa akan memanggil dan memeriksa pejabat dan ASN yang tetap nekat melakukan buka puasa bersama.
"Kalau pun ada yang coba langgar pasti ada tahapan pemanggilan dan pemeriksaan. Tapi kita enggak mau ambil resiko seperti itu apa lagi sudah tegas dan jelas. Tahun-tahun kemarin juga ada edaran seperti itu dan kita patuhi ketika ada aturan yang sama," tegasnya.
Untuk melancarkan imbauan tersebut. Fikser meminta bantuan kelada publik untuk mengawasi dan melaporkan pejabat dan ASN Surabaya.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud menanggapi edaran Presiden Jokowi tentang larangan buka puasa bersama untuk pejabat dan ASN.
Ia mengaku bakal menaati hal tesebut.
"Kita taat terhadap pemerintah pusat, kita akan lihat dan pelajari. Itu bukan melarang sebenarnya," ujar Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud pada Jumat (24/3/2023).
Ia mengatakn bahwa kebijakan apapun dari pemerintah adalah demi kebaikan masyarakat.
Meskipun demikiam, Rahmad masih menunggu surat fisik yang berisikan imbauan dan penjelasan lengkapnya
Hal itu lantaran, surat edaran tersebut dikhususkan untuk pejabat dan ASN saja bukan untuk masyarakat umum.
"Nah tapi nanti kita tanyakan apakah masyarakat umum yang mengundang pejabat masuk kriteria atau tidak nanti kita sampaikan. Belum kita terima surat fisiknya, hanya kita terima melalui media saja," ucap Rahmad.
"Kita taat pada Allah, Rasul dan pemerintah, kalau pemerintah mengimbau sesuatu kita harus ikuti, nanti kita minta alasan yang merinci supaya tidak ada pengabu-abuan jika masyarakat undang pejabat," sambungnya.
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi rupanya belum menerima surat edaran larangan buka puasa bersama tersebut.
"Larangan buka puasa bersama. Nanti ya saya belum tahu itu," ujar Gubernur Edy, Kamis (23/3/2023).
Edy mengatakan bahwa larangan tersebut tidaklah sesuai dengan fakta yang ada.
Ia juga membandingkan dengan acara konser musik dengan jumlah orang yang lebih banyak daripada acara buka puasa bersama.
"Nonton konser sudah boleh kok," sambungnua.
Wali Kota Bandung, Yana Mulyana juga ikut menanggapi imbauan dari Presiden Jokowi itu.
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan mengikuti aturan tersebut.
"Prinsip kita ikuti regulasi yang ditetapkan oleh pusat," ujar Yana di Balai Kota Bandung, Jumat (24/2/2023).
Ia juga mengaku sudah membaca dan mengerti arti dari imbauan tersebut.
"Kalau saya baca tidak boleh menyelenggarakannya," lanjutnya. (ree)