Mahfud MD Sebut Pemerintah Kesulitan Selamatkan WNI yang Jadi Korban Human Trafficking di Myanmar, Ini Kendalanya

Korban biasanya direkrut dari warga desa yang tidak memiliki pekerjaan dan berada di bawah garis kemiskinan. Mereka kemudian dijanjikan bisa bekerja di luar negeri dengan gaji besar.

Setelah ini, Mahfud mengatakan, pihaknya akan melancarkan operasi bersih-bersih yang menyasar oknum-oknum di berbagai instansi pemerintahan hingga Polri.

"Ditangkap pelakunya dulu baru sesudah itu kami akan ke daerah-daerah di pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri, Kemenkumham, itu yang urusan paspor, kemudian macam-macam, izin di kepolisian, kepariwisataan dan sebagainya, itu semua punya andil," pungkasnya.

Sebanyak 20 WNI ini sendiri diduga terkena modus janji pekerjaan di Myanmar hingga akhirnya disekap, disiksa, diperbudak, dan terancam diperjualbelikan.

Dugaan tersebut mencuat usai video yang diunggah akun instagram @bebaskankami viral. Video itu memperlihatkan sekumpulan orang yang dinarasikan sebagai WNI terjebak di Myanmar.

Dalam narasinya, para WNI itu disebut dipaksa bekerja sebagai scammer. Mereka juga disiksa dan disekap selama berada di sana. Salah satu WNI korban TPPO, Novi, disebut telah disekap sejak 23 April lalu. Ia diancam dijual ke perusahaan lain karena mogok kerja.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri RI telah melayangkan nota diplomatik ke Kemlu Myanmar setelah 20 WNI diduga disekap di Myawaddy.

"Berbagai langkah yang telah dilakukan antara lain mengirimkan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha, Rabu (3/5/2023).

Judha merinci selain nota diplomatik itu, Kemlu RI juga berkoordinasi dengan otoritas setempat dan bekerja sama dengan lembaga internasional pemerhati kasus online scam.

Kementerian Luar Negeri berkoordinasi ketat karena tantangan untuk menyelamatkan para WNI itu sangat tinggi. Menurutnya, mayoritas WNI itu berada di Myawaddy, lokasi konflik bersenjata antara militer Myanmar dan pemberontak.

Kemlu melalui Kedutaan Besar RI di Yangon dan Bangkok pun mendesak otoritas Myanmar untuk mengambil langkah efektif guna menyelamatkan 20 WNI korban TPPO itu.

KBRI juga berupaya memetakan jejaring yang ada di Myawaddy melalui kerja sama dengan berbagai lembaga pemerhati kasus online scam. Dari sisi penegakan hukum, Judha juga mengatakan Kemlu telah berkoordinasi dengan Kepolisian RI untuk menindak para pelaku TPPO. (ade)