Jokowi Terima Rekomendasi Capres Musra, Pengamat: Pertanda Tidak Puas dengan Keputusan Capres PDIP

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Joko Widodo menyatakan telah menerima hasil Musyawarah Rakyat (Musra) Relawan Jokowi terkait nama-nama calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang akan didukung pada Pilpres 2024.

Namun demikian, Jokowi tidak membocorkan capres-cawapres pilihannya, Jokowi berjanji membisikkan nama capres tersebut ke partai politik (parpol).

Terkait hal ini, Pakar Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai bahwa langkah Presiden Jokowi yang menghadiri puncak acara musra relawan dan menerima rekomendasi nama-nama kandidat capres hasil survei musra adalah pertanda bahwa Jokowi tidak lagi nyaman di rumahnya yakni PDI Perjuangan.

Menurut Hensat, Jokowi tidak seharusnya menerima nama-nama tersebut.

Hal ini mengingat dirinya merupakan kader PDI Perjuangan yang justru seharusnya ia tegak lurus dengan keputusan partai yang telah mengusung Gubernur Jawa Tengah sebagai kandidat calon presiden.

“Harusnya tidak (menerima). Sebagai kader, ia wajib mendukung capres yang sudah ditetapkan partainya,” kata Hensat Selasa, (16/5/2023).

Dosen Universitas Paramadina ini menilai bahwa Presiden Jokowi tidak memahami mekanisme yang berlaku di partai politik.

“Pak Jokowi tidak mengerti sepenuhnya mekanisme partai politik, harusnya dia tolak itu nama-nama calon presiden," ucapnya.

Hensat mengatakan, meskipun Jokowi boleh saja menerima daftar tersebut. Namun jika ingin menerima hasil Musra, maka sebaiknya cukup rekomendasi nama-nama cawapres yang saat ini belum ada yang mengusung.

Menurut Hensat, apa yang dilakukan Jokowi adalah sebagai bentuk ketidakpuasan atas keputusan ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Ini seperti mengkonfirmasi ketidakpuasan Jokowi dengan keputusan Megawati menunjuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, yang mungkin mengesampingkan perannya sebagai Presiden,” katanya lagi.

Ia juga menyebut kehadiran Jokowi dalam acara Musra mempertegas anggapan bahwa presiden merasa tidak nyaman “di rumahnya”, yakni PDI Perjuangan.

“Seperti berusaha untuk membuat atau mungkin mempertahankan rumah lamanya yakni para relawan. Jokowi merasa nyaman bersama relawan, karena di sana dirinya dielu-elukan dan itu tidak akan didapatkan di PDIP,” papar Hensat.

Dia menilai, dengan masih aktifnya relawan Jokowi bahkan hingga menuju Pemilu 2024, menurut dia, sudah selayaknya Presiden Jokowi membubarkan relawannya.

“Presiden Jokowi harusnya bisa membubarkan relawan ketika terpilih menjadi presiden dan fokus menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Bahkan saya yakin Jokowi mungkin satu-satunya presiden di dunia yang memiliki relawan,” tutupnya.(rpi/muu)