Jakarta, tvonenews.com - Ombudsman Republik Indonesia telah mengirim surat pemanggilan kepada Ketua dan pejabat KPK perihal laporan masyarakat atas nama Brigjen Pol Endar Priantoro terkait proses pemberhentiannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Sayangnya permintaan itu justru ditanggapi dengan mempertanyakan kewenangan Ombudsman dalam perkara itu.

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (30/5/2023) menuturkan, telah mengirim surat pemanggilan kepada Ketua KPK Firli Bahuri pada 11 Mei 2023. 

Atas surat tersebut, Firli Bahuri menyatakan pimpinan KPK sangat menghargai tugas dan fungsi Ombudsman RI, tetapi masih membutuhkan waktu untuk mempelajari dan menelaah permintaan tersebut.

"Ini tentu kabar yang baik untuk kami dan memang umumnya juga seperti ini, jadi kalau pihak terlapor masih perlu persiapan, Ombudsman memberikan waktu," ujarnya.

Kemudian, Ombudsman RI melakukan pemanggilan kedua pada 17 Mei 2023 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa, yang dalam hal ini sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang menandatangani surat pemberhentian dan penghadapan kembali Endar Priantoro ke instansi asalnya.

"Kemudian pada tanggal 22 Mei (2023), kami mendapatkan surat yang itu bukan isinya klarifikasi atas pertanyaan yang kami sampaikan, tetapi terkait dengan sejumlah hal yang buat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan," kata Robert.

Robert menyebut KPK menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan Ombudsman dan mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Ombudsman RI terkait laporan Endar tersebut.