Tim Reformasi Hukum Besutan Menko Polhukam “Booster” Tambahan Stranas PK dalam Pencegahan Korupsi

Selain adanya pemberian dana bantuan bagi parpol, Stranas PK juga menekankan pentingnya penerapan Sistem Integritas Partai Politik untuk mendorong transparansi keuangan parpol. 

Selain itu, untuk tata kelola minerba juga menjadi salah satu sorotan tim reformasi hukum yang dibahas pada forum kali ini.

Tata kelola penegakan hukum juga turut menjadi pokok pembahasan tim reformasi hukum dan tim tenaga ahli Stranas PK, yaitu mengenai sistem pertukaran data antar lembaga penegak hukum.

Yang cukup disayangkan adalah KPK sebagai salah satu pelaksana aksi sekaligus juga sebagai salah satu tim nasional pencegahan korupsi yang menaungi Stranas PK masih belum juga menerapkan pertukaran data tersebut untuk mempercepat proses penegakan hukum pidana dan sebagai upaya pencegahan korupsi di sektor hukum.

Ke depannya, tim reformasi hukum akan menyampaikan fokus aksi-aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024 mana saja yang akan didorong percepatannya. (hmd/nsi)