Masyarakat Tidak Puas dengan Penegakan Hukum di Era Presiden Joko Widodo, ini Penyebabnya

Sementara aspek pemberantasan korupsi hanya berhasil meraih tingkat kepuasan sebesar 44,1 persen, dan tidak puas sebanyak 55,9 persen.

Terakhir, aspek bersihnya proyek pemerintah dari korupsi atau nepotisme tingkat kepuasan 37,9 persen dan yang tidak puas sebanyak 62,1 persen.

Dari angka tersebut dapat dilihat upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah dengan menghukum para menteri kabinet Indonesia maju yang terlibat tindak korupsi.

“Cuma di beberapa kesempatan pemerintah sudah membuktikan ya bahwa ada menteri yang ditangkap terkait korupsi, ini suatu upaya dari pemerintah untuk memperbaiki citra tersebut, atau memperbaiki aspek hukum tadi,” pungkas dia. (agr)