Polri Diminta Usut TPPO, LSM Ini Soroti Biaya Penempatan Pekerja Migran di Taiwan

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (Komnas LP-KPK) mengapresiasi kinerja Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polri yang telah menyelamatkan 1.982 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan telah menangkap 714 tersangka dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Karo Penmas Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan penangkapan tersebut dilakukan setelah Satgas menerima 616 laporan kasus TPPO hingga 4 Juli 2023. 

Namun ada dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terselubung dan sengaja disembunyikan oleh oknum yang saat ini menikmati hasil bancakan para sindikat mafia TPPO melalui praktik penjeratan utang kepada para PMI ke negara tujuan seperti Korea, Taiwan dan Hongkong yang setiap bulannya berkisar 5.000 orang diarahkan untuk masuk dalam Koperasi Simpan Pinjam.

"Mereka melakukan aksinya secara terselubung dan seakan dihalalkan melalui keputusan kepala BP2MI, padahal Perintah UU No 18 Tahun 2017 Pasal 30 sudah sangat jelas bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak dapat dibebani biaya penempatan, jadi keputusan kepala BP2MI untuk penempatan ke negara tujuan Korea, Jepang dan Taiwan di duga telah melawan Undang-undang karena ada dana titipan entrusted fee dan processing fee dari negara tujuan Korea Selatan maupun Jepang disetor ke kas negara sebagai PNBP," jelas Ketua Bidang Advokasi Buruh Migran Nusantara Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdatul Ulama (BUMINU SARBUMUSI NU) Abdul Rachim Sitorus, Sabtu (8/7/2023).

Menurutnya, PMI dipaksa berpura-pura bayar Lunas biaya penempatan kepada P3MI sesuai cost structure yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala BP2MI No 328 Tahun 2022 dan Kepka BP2MI No 50 Tahun 2023, padahal biaya penempatan sudah ditanggung pemberi kerja dan uang tersebut berasal dari majikan namun seolah-olah dari pihak ketiga.

Sitorus meyakini patut diduga suku bunga subsidi KUR/KTA PMI menjadi bancakan para oknum pejabat dan sindikat mafia TPPO, karena para PMI beserta keluarganya tidak pernah menerima pencairan dana.

"Bahkan kita menduga adanya praktik pencucian uang yang di parkir di bank sebagai avalis bagi pinjaman PMI sejak dari kampung asal," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Sistem dan Strategi kawasan APIK BP2MI, Devriel Sogia menilai tudingan LP-KPK salah alamat. Menurut Devriel, BP2MI tengah merintis jalan mewujudkan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).