Geledah Kantor di Batam Terkait Dugaan Penerimaan Gratifikasi Andhi Pramono, KPK Sita Bukti Elektronik

Rekomendasi yang dibuat dan disampaikan Andhi Pramono diduga juga menyalahi aturan kepabeanan, termasuk para pengusaha yang mendapatkan izin ekspor dan impor diduga tidak berkompeten.

Lalu Andhi Pramono menerima fee tersebut salah satunya melalui transfer uang ke beberapa rekening bank dari pihak-pihak kepercayaannya yang merupakan pengusaha ekspor impor dan pengurusan jasa kepabeanan.

Tindakan ini diduga terjadi pada rentang waktu 2012-2022, di mana saat itu Andhi Pramono menduduki beberapa posisi mulai dari penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) hingga pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan posisi terakhir sebagai kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Makassar. Hingga kini dugaan pemerimaan gratifikasi tersebut bernilai Rp28 miliar dan masih terus dilakukan penelusuran lebih lanjut.

Kemudian, dalam kurun waktu 2021 dan 2022, Andhi diduga melakukan pembelian berlian senilai Rp652 juta, pembelian polis asuransi senilai Rp1 miliar, dan pembelian rumah di wilayah Pejaten, Jakarta Selatan, senilai Rp20 miliar.(ant/chm)