Heboh Bawaslu Usul Pilkada 2024 Ditunda, Polri: Kami Siap Mengamankan

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengusulkan agar gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 ditunda.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan alasan pihaknya mengusulkan penundaan Pilkada 2024 yaitu karena adanya potensi permasalahan dalam gelaran Pemilu 2024. Menurut dia, ada tiga aspek potensi masalah yaitu dari penyelenggara, peserta pemilu, dan pemilih.

Persoalan itu di antaranya pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara, atau beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi. 

Kemudian, dia juga mengakui sinergi antara Bawaslu dan KPU terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) masih belum optimal.

"Data pemilih ini banyak sekali masalah, sampai-sampai satu keluarga beda TPS (tempat pemungutan suara) saja malah sampai marah-marah. Begitu juga surat suara, itu banyak permasalahannya misalnya kekurangan surat suara dari TPS A ke TPS B itu juga bisa menimbulkan masalah," kata Bagja dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (14/7/2023).

Dia juga menyebut transparansi pelaporan dana kampanye belum optimal, netralitas ASN, dan penggunaan alat peraga kampanye yang tidak tertib.

Sementara itu, Bagja melanjutkan pengalaman pemilu lalu masih banyak pemilih yang kesulitan menggunakan hak pilihnya. Masih ada ancaman dan gangguan yang mengganggu kebebasan pemilih. Penyebaran berita hoaks juga masih masif.

“Ini nanti kalau sudah penetapan calon presiden dan wakil presiden kemungkinan hoaks dan 'hate speech' akan ramai kembali. Kita perlu melakukan antisipasi," jelasnya.

Sementara itu, Polri siap untuk mengamankan tahapan hingga pelaksanaan Pemilu serentak baik Pilpres maupun Pilkada 2024.
 
"Kami Polri siap mengamankan penyelenggaraan dan tahapan Pemilu serentak 2024," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/7/2023).
 
Hal ini disampaikan Sandi menanggapi usulan penundaan Pilkada 2024 oleh Bawaslu.
 
Jenderal bintang dua itu menegaskan Polri melakukan pengamanan tahapan Pemilu serentak dengan menggelar operasi kepolisian yang dinamakan Operasi Mantap Brata.
 
Operasi tersebut, kata dia, dilaksanakan di seluruh jajaran Polri mulai dari tingkat Mabes Polri hingga tingkat Polres dan jajarannya.
 
"Nanti Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata dari tingkat Mabes sampai tingkat Polres dan jajaran," kata Sandi.

 Selain itu, lanjut Sandi, Polri juga akan bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, TNI dan pemangku kepentingan terkait dalam pengamanan pemilu.
 
Polri juga membuat rencana pengamanan yang ditail dan komprehensif, baik dari segi pola pengamanan, jumlah personel, dukungan anggaran, bahkan cara bertindak apabila ada potensi gangguan.
 
"Semua upaya dilakukan agar seluruh tahapan pemilu dapat berjalan aman dan lancar," kata Sandi. (raa/ebs)