Tak Diizinkan Umrah, Habib Rizieq Gugat Kepala Bapas Jakpus, Kuasa Hukum: Alasannya Tak Masuk Akal

"Ini ditujukan untuk membongkar dugaan perampasan hak asasi sistematis yang dilakukan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak memberikan rekomendasi izin untuk melaksanakan ibadah umroh klien kami," sambungnya. 

Aziz juga mengungkapkan jika alasan tak memberi izin umrah kepada HRS sangat mengada-ada, karena pihak kejaksaan merasa kesulitan dalam hal pengawasan terhadap Habib Rizieq.

"Tanpa alasan yang jelas dan masuk di akal sehat. Alasannya adalah kesulitan pengawasan, hal ini sangat menggelikan dan membuat kita terbahak-bahak," ucapnya.

Padahal, menurut Aziz sulitnya pengawasan kejaksaan menjadi alasan Bapas tak mengeluarkan izin, sangat mengada-ada, padahal pemerintah Indonesia dan pihak Kejaksaan memiliki perwakilan yang bisa melaksanakan tugas pengawalan. 

"Jadi, alasannya mengada-ada," jelas Aziz. 

Aziz menambahkan, menurut Pasal 11A ayat (1) UU Kejaksaan dan Pasal 57 Peraturan Presiden No.38 Tahun 2010 jo No.29 Tahun 2016 jo No.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Perpres Kejaksaan) mengatur jaksa dapat bertugas pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Dan hingga saat ini sudah ada empat lokasi penugasan jaksa di luar negeri. Lokasi itu masing-masing pada Konsulat Jenderal atau Kedutaan Besar di negara Cina, Thailand, Arab Saudi, dan Singapura.

"Jadi KBRI Riyadh ada Jaksa juga jika alasannya untuk pengawasan," tambahnya.