Wacana Revisi UU Peradilan Militer, Jokowi: Belum Sampai Ke Sana

Jakarta, tvonenews.com - Wacana revisi Undang-undang Peradilan Militer mencuat usai penetapan Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus korupsi.

Menyikapi wacana revisi UU Peradilan Militer, Presiden Joko Widodo menegaskan belum ada rencana pemerintah untuk melakukan hal itu.

"Belum sampai ke sana," kata Jokowi ketika ditanyakan sikap pemerintah terkait wacana revisi UU Peradilan Militer, saat ditemui media usai menghadiri Peringatan HUT Ke-56 ASEAN di Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Diketahui, Wacana revisi UU Peradilan Militer mencuat setelah Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi ditetapkan tersangka oleh Penyidik Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI atas kasus dugaan suap di lingkungan Basarnas RI Tahun Aggaran 2021-2023.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer.

Mahfud menyebut revisi UU Peradilan Militer sudah ada di program legislasi nasional yang bersifat jangka panjang.

"Nanti kita agendakan, kan sudah ada di prolegnas (program legislasi nasional) ya, di prolegnas jangka panjang," ujar Mahfud.

"Nanti lah kita bisa bicarakan, kapan prioritas dimasukkan. Saya sependapat itu perlu segera dibahas," tambah Mahfud, Rabu (2/8/2023).

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyebut revisi UU tentang peradilan militer diperlukan untuk memastikan proses hukum oknum TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili lewat peradilan umum. (ant/ito)