Kejagung Tetapkan Anggota DPR dari PDIP Ismail Thomas Tersangka, Ini Kasus yang Menjeratnya

Jakarta, tvOnenews.com - Kejaksaan Agung menetapkan Anggota DPR RI dari PDIP Ismail Thomas sebagai tersangka. Ismail Thomas langsung ditahan Kejagung.

"Penetapan status tersangka dan penahanan tersangka IT (Ismail Thomas) Anggota Komisi I DPR RI atau Bupati Kutai Barat 2006-2016," kujar Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana di Kejagung, Selasa (15/8/2023).

Kasus ini terkait dugaan korupsi penerbitan dokumen pernjanjian pertambangan Sendawar Jaya. Dia belum menjelaskan detail konstruksi perkaranya.

Kejaksaan Agung turun tangan langsung ke Kubar dan mencari dokumen-dokumen IUP tersebut berkenaan dengan penyitaan yang mereka lakukan atas tambang yang dimaksud pada 18-19 Juni 2022 lampau. Tambang tersebut disita sebagai aset dari PT Gunung Bara Utama, anak perusahaan dari PT Trada Alam Minerba.

PT Trada Alam sendiri dimiliki koruptor dana perusahaan asuransi PT Jiwasraya Heru Hidayat, yang dihukum membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp10 triliun, di mana termasuk di dalamnya aset-aset miliknya tersebut.

Namun demikian, ternyata penyitaan ini menjadi awal dari masalah baru.

Ada PT Sendawar Jaya yang mengklaim sebagai pemegang izin sah lahan tambang tersebut. Mereka mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juli 2022. Di situ Kejaksaan Agung terdaftar sebagai turut tergugat.

PT Sendawar Jaya memperlihatkan mereka memegang Surat Kuasa Izin Peninjauan (SKIP) batu bara nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008. Ada juga Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Nomor: 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008, dan

Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nomor: 545/K.781c/2008, Tanggal 9 September 2008.

Maka singkat cerita, pengadilan memutuskan PT Sendawar Jaya yang berhak menguasai tambang tersebut. Kejaksaan Agung yang terlanjur menyita lahan tersebut sebagai aset PT Gunung Bara Utama, harus mengembalikannya kepada PT Sendawar Jaya.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana, kekalahan ini jadi bahan evaluasi bagi institusinya. “Kami akan lebih berhati-hati dan cermat dalam setiap proses penyitaan aset,” katanya.

Tidak hanya itu, Kejagung juga akan mengajukan banding atas putusan tersebut, bahkan tidak menutup kemungkinan melakukan gugatan balik atau rekovensi kepada PT Sendawar Jaya. Kemungkinan berkenaan dengan inilah Kejagung memerlukan berkas-berkas langsung dari Sekretariat Kabupaten dan memeriksa sejumlah pejabat Kubar.

Menurut Kapuspenkum, mestinya PT Sendawar Jaya mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena yang dipersoalkan adalah keputusan administrasi pejabat penyelenggara negara, dalam hal ini penerbitan IUP dengan lokasi yang sama dengan IUP yang dipegang PT Sendawar Jaya.

Bahkan saat Kejaksaan Agung mengeksekusi lahan tersebut, PT Sendawar Jaya sudah bisa melakukan gugatan praperadilan untuk membatalkan eksekusi tersebut, dan diteruskan dengan menggugat Heru Hidayat selaku penanggungjawab dari PT Gunung Bara Utama yang sedemikian rupa juga memiliki IUP yang lokasinya di titik-titik koordinat yang sama dengan IUP yang dipegang PT Sendawar Jaya. (lpk/ebs)