Presiden Joko Widodo.
Sumber :
  • Tim tvOne/Julio Trisaputra

Jokowi Bantah Program Food Estate Dikuasai Golongan Tertentu Salah Satunya Prabowo

Jumat, 18 Agustus 2023 - 18:00 WIB

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI Jokowi membantah program lumbung pangan atau food estate dikuasai oleh golongan tertentu, salah satunya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Jokowi menjelaskan food estate dikerjakan oleh gabungan beberapa kementerian, mulai dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) hingga Kementerian Pertanian (Kementan).

“Ada kementerian teknisnya, Kementan. Ada yang membuat land clearing irigasi itu ada di Kementerian PUPR. Ada yang berkaitan dengan kerja strategis bisa juga di (Kementerian) Pertahanan,” kata Jokowi di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (18/8/2023).

Jokowi mengatakan program food estate itu dibangun untuk menghadapi krisis pangan yang saat ini sedang dihadapi oleh sejumlah negara.

“Kekuatan-kekuatan ini dalam proses supaya tidak terjadi krisis pangan, step-step itu harus dilakukan. Yang bisa tidak. Bahwa ada yang berhasil bahwa ada yang setengah berhasil atau yang belum berhasil ya itu yang harus dikoreksi, diperbaiki, dievaluasi,” jelasnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan ada campur tangan partai politik (parpol) dalam program food estate yang digarap pemerintahan Presiden RI Jokowi.

Dia menyebut campur tangan parpol itu dilakukan lewat perusahaan yang ikut mengurusi food estate. 

Menurut Hasto, adanya kepentingan pribadi itu menyebabkan implementasi program itu menjadi tidak baik.

"Diisi oleh sahabat-sahabat dan juga partai-partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan dalam menggunakan anggaran dari negara," ucap Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (17/8/2023).

Di sisi lain, Hasto setuju bahwa program food estate ini harus disukseskan demi kedaulatan pangan. 

Menurut dia, program tersebut memang sejalan dengan platform PDIP untuk mewujudkan Indonesia berdaulat di bidang pangan.

Namun, dia menyayangkan implementasinya yang tidak baik lantaran ada campur tangan kepentingan pribadi itu.

"Jadi kebijakan dari Bapak Presiden itu bagus hanya implementasinya. Sama dengan infrastruktur itu bagus, implementasinya baik," ungkapnya. (saa/muu)

 

Berita Terkait :
Topik Terkait
Saksikan Juga
03:12
02:10
12:32
03:15
08:50
01:16
Viral