Pengerahan TNI di Pulau Rempang Batam, PKS: Tidak Dibenarkan Secara Aturan

Jakarta, tvonenews.com - Kericuhan warga Pulau Rempang, Batam, akhir pekan lalu mendapat sorotan tajam dari anggota legislatif. Fraksi PKS menilai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI-Polri di Pulau Rempang tidak sesuai dengan tupoksi.

“Tindakan represif terhadap rakyat yang dilakukan oleh TNI-Polri tidak dibenarkan secara aturan undang-undang. Apalagi tindakan yang dilakukan menyebabkan korban anak-anak,” Anggota DPR RI Fraksi PKS Sukamta, dirilis di situs resmi PKS, Senin (11/9/2023).

TNI-Polri, kata Sukamta, merupakan pengayom dan pelindung rakyat. “Posisi TNI-Polri jika ada perusahaan yang menggusur tanah rakyat seharusnya menjadi mediator kedua belah pihak,” tegasnya.

Anggota Komisi 1 DPR RI ini kemudian menjelaskan bagaimana tugas pokok dan fungsi dari TNI sesuai Undang-Undang.

“Tugas TNI sesuai dengan Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bertugas untuk menjaga kedaulatan negara, bukan mengurusi penggusuran lahan. Operasi militer selain perang harus dilaksanakan berdasarkan keputusan politik,” lanjutnya.

Bahkan, kata Sukamta, jika merujuk pada Pasal 33 ayat (2) UU Penanganan Konflik Sosial, pemerintah daerah wajib mengajukan permohonan bantuan terlebih dahulu untuk mengerahkan aparat TNI kepada Presiden Republik Indonesia yang sebelumnya telah menetapkan status keadaan konflik sosial di daerah tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, ribuan warga terlibat bentrok dengan aparat TNI-POLRI yang akan mengamankan pengukuran lahan untuk pengembangan kawasan industri.