Ketua Banggar DPR Setuju Gaji dan Pensiunan ASN serta TNI-Polri Naik, Ini Alasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mendukung kebijakan pemerintah yang mengusulkan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri.

“Selaku Ketua Banggar DPR, saya mendukung penuh kenaikan gaji ASN, TNI dan Polri serta pensiunannya,” kata Said dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (12/9/2023).

Diketahui, pada RAPBN 2024 pemerintah mengusulkan kepada DPR untuk menaikkan gaji ASN, TNI dan Polri sebesar 8 persen. Sementara pensiunannya naik sebesar 12 persen.

Kebijakan itu lantas membuat pemerintah memberikan dukungan anggaran sebesar Ro9,45 triliun pada RAPBN 2024.

Said mengatakan rencana itu akan mulai dibahas di DPR bersama pemerintah pada 19 September 2023 mendatang.

“Kami melihat kenaikan 8 persen gaji ASN, TNI, Polri dan 12 persen untuk pensiunannya telah mempertimbangkan kekuatan fiskal kita pada tahun 2024, sehingga kelangsungan fiskal yang sehat dan kuat tetap terjaga,” katanya.

Politikus PDIP ini menilai kenaikan gaji itu tidak berdampak signifikan terhadap kenaikan inflasi. Dengan catatan, kenaikan permintaan konsumen bisa seimbang dengan suplai barang.

Said menyebut pihaknya kenaikan gaji dan pensiunan itu juga sudah dipertimbangkan secara matang sesuai kinerja dan dedikasi ASN, TNI, dan Polri selama ini.

Menurut Said, ada empat hal yang menjadi dasar pertimbangan itu. Pertama, selama empat tahun belakangan ASN dan TNI-Polri tidak mendapat kenaikan gaji dan pensiunan.

Kedua, pihaknya berharap kenaikan itu bisa meningkatkan tingkat konsumsi rumah tangga sehingga ekonomi nasional bisa meningkat.

“Ketiga, kenaikan gaji ASN, TNI dan Polri ini kita harapkan menambah etos kerja, dan semangat berkarya dari jajaran ASN, TNI dan Polri,” ujarnya.

Keempat, kenaikan itu diharapkan bisa menjadi perlindungan sosial untuk meringankan biaya hidup ketika sudah tidak bekerja.

“Kebijakan ini juga kita harapkan menguatkan resiliensi para pensiunan ASN, TNI dan Polri terhadap peningkatan biaya hidup tahunan, khususnya perlindungan di hari tua yang kebutuhan terhadap biaya kesehatan potensial meningkat,” tandas Said. (saa/mii)