Konflik Papua hingga Amandemen UUD 1945 Diusulkan PBB Masuk Program Kerja Prabowo di 2024

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengusulkan sejumlah fokus kebijakan yang harus masuk ke dalam program kerja Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Usulan ini disampaikan Yusril dalam pertemuan ketua umum parpol koalisi pendukung Prabowo capres 2024 atau bernama Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Menurut Yusril, jika terpilih menjadi presiden 2024 Prabowo perlu membenahi sistem politik, sistem pemerintahan, dan sistem hukum di Indonesia.

“Khususnya pasca amandemen terjadi kesimpangsiuran jalannya negara kita ini yang memang perlu kita bahas, kita dalami,” ucap Yusril saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (14/9/2023).

Dia menilai Prabowo bisa mempertimbangkan untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk membereskan sistem saat ini.

“Apakah kita perlu amandemen lagi untuk merapikan apa yang ada sekarang? Sehingga demokrasi kita itu berjalan dengan baik dan sempurna,” kata Yusril.

Mantan Menteri Hukum dan HAM era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri itu menuturkan stabilitas politik menjadi penting untuk melaksanakan pembangunan.

“Karena mustahil kita akan dapat melaksanakan pembangunan ekonomi untuk menyejahterakan rakyat kalau kondisi politik dalam negeri kita berantakan keadaannya,” beber Yusril.

Yusril menambahkan dirinya juga juga mengusulkan agar persoalan di Papua harus menjadi prioritas di program kerja Prabowo. 

“Tadi saya juga spesifik menyinggung bagaimana kita harus memberikan prioritas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua,” tandas mantan Menteri Sekretaris Negara era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (saa/muu)