Mengungkap Fakta Dibalik Dokumen Gilchrist dan Isu Dewan Jenderal yang Mendorong Kudeta G30S PKI

Ambarwulan dan Aminuddin Kasdi dalam buku "Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional, Bagian I Rekonstruksi dalam Perdebatan", Diterbitkan pertama kali oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia, menulis,

Dokumen itu diserahkan Subandrio kepada Brigjen Pol. Soetarto, Kepala Staf BPI untuk diperiksa. Ternyata Soetarto tidak memeriksakan keotentikan dokumen itu melalui tes Laboratorium Kriminal Angkatan Kepolisian. 

Soetarto menyatakan bahwa dokumen tersebut otentik. Pada 25 Mei 1965 dokumen diserahkan oleh Subandrio kepada Presiden Sukarno.

Keesokan harinya diadakanlah rapat di Istana yang dihadiri oleh para panglima keempat angkatan. Panglima Angkatan Udara Omar Dhani berhalangan hadir, dan diwakili oleh Laksda Sri Moeljono Herlambang. 

"Dalam kesempatan itu Presiden menanyakan kepada Letjen A.Yani, apakah ada anggota Angkatan Darat yang mempunyai hubungan dengan Inggris dan Amerika. Letjen A.Yani menjawab, “Tidak ada”." tulis Ambarwulan dan Aminuddin Kasdi.

Isu Dewan Jenderal

Seusai rapat di Istana Merdeka 26 Mei 1965, masalah Dokumen Gilchrist yang menyakitkan itu telah dijernihkan oleh Ahmad Yani, namun tidak demikian halnya dengan Omar Dhani, Panglima AURI. 

Omar Dhani tidak yakin bahwa Dewan Jenderal itu tidak ada, meskipun Bung Karno juga telah mengatakan bahwa menurut Yani dewan itu telah dibubarkan. 

Menurut pendapat Dhani di tubuh Angkatan Darat terdapat beberapa orang jenderal dan perwira yang menilai kebijaksanaan Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi.