5 Pejabat Pusat Turun ke Rempang, Warga Upacara Tolak Bala dan Beri Gelar Panglima Marwah Sejati kepada 8 Pemuda

Menurut dia, Investasi tidak bisa dilaksanakan dengan peminggiran hak-hak sosial, budaya, dan ekonomi rakyat, namun harus humanis.

"Pemerintah harus melakukan sosialisasi setiap pembangunan, namun pada saat bersamaan hak-hak hidup rakyat juga harus dijamin. Pemerintah harus menyelesaikan persoalan investasi ini (di Pulau Rempang) dengan tepat dan dialogis," ujarnya.

Menurut dia, bentuk-bentuk pemaksaan investasi justru akan menimbulkan antipati dari rakyat dan dikhawatirkan akan memicu pertanyaan, sesungguhnya investasi itu ditujukan untuk apa dan buat siapa.

Dia menilai jika mengukur keberhasilan investasi hanya dari realisasi pembangunan fisik belaka, maka jelas ada kekeliruan kebijakan yang nyata, karena rakyat adalah tujuan, bukan alat pembangunan.

“Pembangunan Rempang Eco City ini penting, namun yang lebih penting adalah memastikan pembangunan ini tidak mengorbankan rakyat," katanya. (ito)