Jakarta, tvonenews.com - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan percepatan pengembangan proyek Rempang Eco-City adalah upaya pemerintah untuk berkompetisi mendapatkan investasi langsung dari luar negeri (foreign direct investment/FDI).

Sikap pemerintah ini dinilai oleh Solidaritas Nasional Untuk Rempang, kumpulan lembaga pemerhati HAM, sebagai ambisi investasi yang berimplikasi destruktif. Demikian disampaikan melalui publikasi bertajuk "Keadilan Timpang di Pulau Rempang", temuan awal investigasi atas peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM 7 September di Pulau Rempang.

"Peristiwa yang terjadi di Pulau Rempang, Batam merupakan bagian dari kekerasan yang berbasis pada kepentingan modal/kapital," tulis publikasi yang dilihat, Senin (18/9/2023). 

Solidaritas Nasional Untuk Rempang merupakan kumpulan sembilan lembaga pemerhati HAM, yakni, Yayasan    Lembaga    Bantuan    Hukum Indonesia    (YLBHI), LBH Pekanbaru, Eksekutif Nasional WALHI, WALHI Riau, KontraS, Amnesty International Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Trend Asia.

Lembaga itu menambahkan, masuknya investasi yang disinyalir dengan total target investasi --yang diklaim mencapai Rp381 triliun-- hingga tahun 2080 mendatang dan diyakini mampu menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 306.000 orang, telah menimbulkan begitu banyak persoalan.

"Pengembangan Pulau Rempang yang awalnya diharapkan bisa memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, sayangnya dilakukan dengan menggusur dan mengusir masyarakat dari ruang hidupnya," demikian publikasi itu. 

Dalam laporan itu, juga menyebut sikap pemerintah yang menganut watak developmentalis dan pembangunanisme pada akhirnya sangat berbahaya dan meminggirkan hak-hak masyarakat. 

"Situasi ini semakin parah diiringi dengan pendekatan keamanan yang mana melibatkan aparat keamanan," tulisnya.