Komisioner Puncak Diduga Terafiliasi OPM, Ketua Bawaslu Dinilai Mainkan Belah Bambu

"Ini, kan, jelas-jelas tahapan klarifikasi belum selesai, belum tuntas. Lalu, kenapa Ketua Bawaslu RI dengan pongah mengklaim GT tidak terlibat kelompok separatis?" tanya Azhari.

"Pernyataan itu juga menunjukkan Ketua Bawaslu RI ingin mengadu BIN dengan Polri selain tidak percaya kepada BIN. Ketua Bawaslu RI juga sepertinya tidak percaya dengan jajaran di bawahnya, khususnya Bawaslu Papua Tengah," sambungnya.

Azhari mensinyalir ada kepentingan di balik pernyataan Bagja yang mendahului proses klarifikasi yang masih berjalan. Diduga menyangkut kongkalikong dalam menetapkan nama-nama komisioner Bawaslu se-Indonesia.

"Asumsinya adalah perubahan jadwal pengumuman calon anggota Bawaslu kabupaten/kota terpilih. Mulanya, kan, dijadwalkan pada 14 Agustus, tetapi diundur menjadi 18 Agustus 2023," jelasnya.

"Bawaslu RI sendiri sampai sekarang tidak pernah menyampaikan secara terbuka mengapa penetapan calon anggota terpilih diundur. Padahal, ini berdampak signifikan, terjadinya kekosongan jabatan," imbuh dia.

Azhari mengungkapkan, sudah menjadi rahasia umum jika ada tarik-menarik kepentingan dalam proses rekrutmen pimpinan Bawaslu daerah. 

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja memastikan Anggota Bawaslu Papua Tengah berinisial GT (30) tidak terlibat kelompok kriminal bersenjata (KKB).