Luhut Panjaitan Ngaku Salah Pendekatan dengan Warga Rempang, Rocky Gerung Salahkan Kebijakannya: Jokowi Tunjukkan Arogansinya

tvOnenews.com - Konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam masih menjadi perhatian publik. Adanya konflik disebabkan oleh Warga yang menolak adanya proyek pembangunan Rempang Eco City oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Warga Kampung Melayu Tua di Pulau Rempang ini berjumlah kurang lebih 7.500 jiwa akan direlokasi karena akan dibangun sebuah Proyek Strategis Nasional (PSN).

Beberapa pejabat negara yang berkaitan dengan masalah ini mulai memberikan tanggapannya. Salah satunya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut Pandjaitan mengaku bahwa pendekatan dalam penanganan masalah yang terjadi di Rempang, Batam ini ada yang salah dan kurang pas. 

“Ya Rempang itu, mungkin kita sekarang lagi mau slow down. Saya pikir mungkin approach pendekatannya kurang pas,” ungkap Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan pada Selasa, (19/9/2023).

Pasalnya, saat Luhut menangani pembebasan tanah di Pulau Rempang, tidak pernah mengalami masalah atau konflik sedikit pun.

“Selama saya yang menangani banyak pembebasan tanah di Pulau Rempang tidak ada masalah,” katanya. 

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan. (ANTARA)

Menurut Luhut, dalam menangani masalah pembebasan tanah perlu dilakukan justifikasi yang lebih mendalam. Seperti umumnya penduduk di Pulau Rempang ingin apa jika tanah mereka digusur. 

“Karena kalau harusnya justifikasi, rakyat itu pada umumnya mau, tidak ada masalah. Karena kalau mereka direlokasi ada yang mau dikasih rumah, dengan pekerjaan, sekolah, dan sebagainya. Dan juga ada yang uang atau cash saja,” jelasnya.

Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga sebelumnya menyatakan bahwa masalah ini terjadi karena adanya komunikasi yang kurang baik. 

“Ya itu komunikasi yang kurang baik, saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi,” ujarnya Presiden Jokowi kepada wartawan pada Selasa (12/9/2023) lalu.

Menanggapi hal tersebut, seorang akademisi sekaligus pengamat politik, Rocky Gerung memberikan tanggapannya mengenai hal tersebut.

Rocky Gerung. (ANTARA)

Rocky Gerung mengatakan bahwa hal tersebut memang sejak awal kebijakannya yang salah. 

“Jelas itu adalah kebijakan yang salah, kebijakan yang salah itu menimbulkan akses yang didekati dengan cara yang salah juga. Jadi jangan pemerintah atau pak Luhut itu hanya soal pendekatan, bukan. Ini dari awal adalah akses struktural dari Omnibus Law,” ungkap Rocky Gerung pada video dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official.

“Kan ini perampasan yang disebut sebagai pengosongan yang sebetulnya diandaikan sebagai upaya untuk memuliakan rakyat. Tanpa ada tujuan mereka, itu enggak ada basa-basi pada masyarakat melayu di situ,” lanjutnya.

Ia mengatakan seluruh rencana yang akan dilakukan pemerintah, maka dalam mengeksekusi seharusnya telah mempertimbangkan berbagai faktor.

“Apapun yang diucapkan oleh pemerintah, akhirnya kita tetap curiga bahwa itu tetap akan dieksekusi dengan cara apapun. Dalam mengeksekusi apapun akan ada pertimbangan lingkungan, pertimbangan keamanan sekitar, atau bahkan tekanan-tekanan internasional.” jelasnya. 

Cara pemerintah untuk tetap mengeksekusi dan mengosongkan lahan, Rocky mengatakan hal ini karena Presiden Jokowi ingin menunjukkan arogansinya di ujung masa pemerintahannya.

“Itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi di ujung kekuasaannya ingin menunjukkan arogansinya dan ingin mengatakan dia bisa melakukan apa saja,” pungkasnya. (kmr)