Konflik Rempang Belum Reda, Mantan Jenderal TNI Ini Ingatkan Untuk Hati-Hati Terhadap Suku Melayu: Mereka Siap Perang Sampai Mati

Konflik Pulau Rempang, Ombudsman RI menyebut ada potensi maladministrasi di pemerintah Kota Batam soal rencana relokasi warga. (source: Teguh Prihatna-Antara)
 
Menanggapi hal itu, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) melakukan pidato dan menyinggung soal konflik agraria yang menimpa masyarakat Melayu di Pulau Rempang.

"BP Batam berinisiatif mengambil jalan tengah bahwa menggunakan uang yang didapat hasil sewa, itu kurang lebih ada Rp 1 Triliun," ujarnya yang dilansir Youtube Hersubeno Point.

"Yang menjadi permasalahan adalah kalau kita tinggal di suatu tempat sudah lama, sudah dikasih tahu ganti ruginya seperti ini, seperti ini, kemudian sudah tenang dikasih waktu 1 bulan, belum 1 bulan sudah digusur," ucapnya.

Bahkan Gatot Nurmantyo menyebut bahwa pelanggaran HAM berat sudah terjadi dalam konflik lahan di Rempang.

"Kemudian penggusuran itu harus sudah selesai anak ujian, ini masih dalam kelas sudah diadukan seperti itu, kemudian tidak boleh menggunakan alat-alat persenjataan, jadi dengan tangan kosong," jelasnya.

Presidium KAMI, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo. (source: Antara)

Hal itu disampaikan oleh Jenderal Gatot Nurmantyo pada saat hadir sebagai narasumber pada acara diskusi publik bertajuk 'Hukum untuk Investor untuk menindas rakyat’ kasus Sangihe, Wadas hingga Rempang, yang dipandu oleh jurnalis senior Hersubeno Arief.