Drama Sengketa Pembelian Lahan oleh Pemprov DKI Jakarta di Kalideres, BPN Diduga Beri Bukti Palsu

Ternyata tidak diakui sendiri oleh mantan Lurah Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat yang saat itu menjabat bernama H. A. Suhaemi Gaos.

"Berdasarkan keterangan beliau memang tidak pernah melihat atau menyaksikan surat pernyataan tersebut. Dan anehnya hingga hari ini, data yang ada di Kelurahan Pegadungan Jakarta Barat, pada letter C adalah atas nama Teppy dengan nomor surat keterangan 151/1.711.1," jelasnya.

Atas kejadian ini, Madsanih mendesak semua pihak terutama aparat penegak hukum untuk sigap melihat fenomena kasus pertanahan yang terjadi di wilayah Kalideres, Jakarta Barat diindikasi adanya dugaan keterlibatan mafia tanah.

Sehingga, sertifikat HGB nomor 16007 dan 16008 bisa diterbitkan oleh pihak BPN Jakarta Barat meski data yuridis tidak sesuai.

"Karena salah satu syarat membuat sertifikat itu harus adanya keterangan dari pihak kelurahan atau PM 1. Dan bukan surat pernyataan seseorang. Ini sangat aneh dan janggal bisa terbitnya sertifikat SHGB nomor 16007 dan 16008 yang akhirnya dimiliki oleh Pemprov DKI dan berubah menjadi sertifikat Hak Pakai," ungkap Madsanih.

Dengan adanya temuan ini, ada indikasi pidana dan dugaan permainan mafia tanah yang melibatkan beberapa oknum institusi pemerintah.