Dinilai Tidak Bekerja Maksimal, UNESCO Beri Kartu Kuning kepada Badan Pengelola Kaldera Toba Geopark

Ia juga memaparkan bahwa status Kaldera sebagai Global Geopark mencakup tiga pilar yaitu pemberdayaan masyarakat lokal, edukasi dan konservasi.

"Dikasih dua tahun untuk dievaluasi tetapi mulai dari awal aja sudah diminta Gubernur buat perencanaan kemudian berdayakan masyarakat lapor ke Gubernur. ini sama sekali tidak ada laporan. Selama hari ini kurang berperan ketua hariannya apalagi akhir-akhir ini ada masalah hukum,” ucapnya.

Diketahui ketua harian, Mangindar Simbolon ditahan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas kasus korupsi pengalihan status kawasan hutan Tele saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Toba, Samosir. Namun sejak tersandung masalah hukum hingga peringatan kartu kuning belum ada re-organisasi di badan pengelola.

Sementara menyikapi hal ini, Direktur Utama (Dirut) Badan Otorita Pelaksana Danau Toba (BPODT), Jimmy Bernando Panjaitan, mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung Badan Pengelolah Toba Calder UGGp untuk membenahi atau penataan kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba.

Jimmy menjelaskan sebagaimana rekomendasi UNESCO agar terhindar dari kartu merah, ia mengajak seluruh stekholder untuk membahas soal kartu kuning. "Sudah merencanakan untuk bertemu dengan Pj Gubernur Sumatera Utara, dalam rangka mendorong penyegaran organisasi BPTCUGGp dan jajarannya yang telah dibentuk oleh Gubernur Sumut," sebutnya.

"Jadi secara umum kami pasti mensupport apa yang mereka butuhkan, dan jangan salah bahwa Geopark ini, taman bumi ini lebih dari sekedar pariwisata. Jangkauannya lebih luas dari pada itu, pariwisatanya adalah salah satu aspek yang bisa dimanfaatkan,” ucap Jimmy. (ayr/wna)