Heboh Anak Menteri Diduga Fasilitasi Jual Senjata Tiga BUMN Indonesia Ke Junta Myanmar

Jakarta, tvOnenews.com - Kelompok hak asasi manusia pada hari Selasa mendesak Indonesia untuk menyelidiki dugaan penjualan senjata oleh perusahaan BUMN ke Myanmar, di mana Indonesia telah berusaha untuk mendorong rekonsiliasi sejak kudeta militer tahun 2021 yang memicu konflik yang meluas.

Kelompok-kelompok tersebut mengajukan pengaduan ke Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Indonesia (Komnas HAM) pada hari Senin dengan tuduhan bahwa tiga perusahaan pembuat senjata BUMN telah menjual peralatan ke Myanmar sejak kudeta.

Myanmar dilanda kekerasan sejak militer menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh peraih Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi lebih dari dua tahun lalu.

Kelompok yang mengajukan pengaduan tersebut mencakup dua organisasi Myanmar yakni Organisasi Hak Asasi Manusia Chin dan Proyek Akuntabilitas Myanmar, dan Marzuki Darusman, mantan jaksa agung Indonesia dan pembela hak asasi manusia.

Seperti dikutip dari Reuters, Rabu (11/10/2023) dalam pengaduannya, mereka menuduh produsen senjata negara Indonesia PT Pindad, pembuat kapal negara PT PAL, dan perusahaan dirgantara PT Dirgantara Indonesia telah memasok peralatan ke Myanmar melalui perusahaan Myanmar bernama True North, yang menurut mereka dimiliki oleh putra seorang menteri di Myanmar.

Perusahaan induk pertahanan milik negara DEFEND ID, yang unitnya meliputi PT Pindad, PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa perusahaan tersebut belum mengekspor peralatan pertahanan ke Myanmar setelah 1 Februari 2021, ketika kudeta di Myanmar ambil tempat.

Direktur PT Pindad sebelumnya mengatakan kepada media bahwa pihaknya belum menjual produk ke Myanmar sejak 2016.

PT Dirgantara Indonesia menyatakan belum pernah memiliki kontrak dengan Myanmar atau pihak ketiga terkait.

True North tidak segera menanggapi permintaan komentar namun profil perusahaan tak bertanggal yang dilihat oleh Reuters menunjukkan bahwa mereka mengidentifikasi tiga produsen senjata Indonesia sebagai mitra strategis.

Para aktivis mengatakan Myanmar telah membeli berbagai barang dari perusahaan tersebut, termasuk pistol, senapan serbu, dan kendaraan tempur.

Sebagai ketua ASEAN, Indonesia telah mencoba, meski hanya sedikit tanda-tanda keberhasilan, untuk menjalin hubungan dengan militer Myanmar dan oposisi dengan harapan dapat memfasilitasi perundingan.

Indonesia mendukung Resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan semua negara anggota PBB untuk mencegah aliran senjata ke Myanmar setelah kudeta.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan pihaknya sedang mempelajari pengaduan tersebut. Juru bicara kementerian pertahanan tidak menanggapi permintaan komentar.

Darusman mengatakan komisi hak asasi manusia, yang dikenal sebagai Komnas HAM, wajib melakukan penyelidikan mengingat perusahaan milik negara berada di bawah kendali dan pengawasan pemerintah.

Pelapor khusus PBB untuk Myanmar melaporkan pada bulan Mei bahwa militer Myanmar telah mengimpor senjata dan material terkait senilai setidaknya 1 miliar dolar sejak kudeta, sebagian besar dari Rusia, China, Singapura, Thailand, dan India. (ebs)