Jokowi Minta Kepala Daerah Jaga Inflasi, Heru Budi Fokus Ketahanan Pangan

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi amanat kepada kepala daerah untuk menjaga stabilitas Inflasi. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memilih fokus pada sektor ketahanan pangan.

"Salah satunya kan ketahanan pangan, lantas supply stok beras, ketersediaan beras, ketersediaan bahan pokok," kata dia, di Jakarta Timur, Rabu (1/11/2023).

Lebih lanjut, dia mengaku telah memanggil sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Dharma Jaya, Food Station, hingga Pasar Jaya.

Pemanggilan ini pun merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Jokowi untuk menjaga inflasi. Heru menginstruksikan agar ketiga BUMD tersebut meningkatkan stok.

"Kalau stok yang selama ini misal tiga hari, saya tingkatkan menjadi 6 hari. Masing-masing hari ini rapat dengan komisaris untuk meningkatkan itu," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan agar pemerintah daerah (pemda) jangan ragu-ragu untuk menggunakan anggaran tak terduga dalam rangka mengintervensi inflasi seiring dengan meningkatnya harga beras. Hal ini diucapkan Presiden Jokowi kepada kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin. 

Jokowi menekankan bahwa anggaran tak terduga bisa digunakan karena hal tersebut diatur melalui payung hukum.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni, adalah salah satu gubernur yang menghadiri Rapat Koordinasi Pj Kepala Daerah Seluruh Indonesia. Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan kepada para penjabat kepala daerah se-Indonesia. 

Dalam arahannya, Presiden mendorong pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar. 

“Pantau harga riil di pasar, turun ke lapangan. Jika ada masalah, lakukan intervensi seperti tadi saya sampaikan, subsidi angkutan bisa dilakukan,” katanya. 

Selain itu, Kepala Negara juga mendorong daerah mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Menurut Presiden, pemberian bantuan tersebut akan sangat membantu masyarakat.  

“Pemerintah kabupaten/kota memberikan 5 kilogram, rampung kalau bareng-bareng seperti itu, rakyat itu adem. Dan, saya titip, yang dibeli produk dalam negeri, utamanya (produk) UMKM kita,” lanjutnya. (agr/mii)