- Istimewa
Anies Sebut Kasus Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar Jadi Faktor Negara Kehilangan Kepercayaan Rakyat
Jakarta, tvOnenews.com - Calon presiden (capres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan menyebut kasus yang menyeret Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso terkait pakta integritas menangkan Ganjar Pranowo merupakan contoh kehilangan kepercayaan rakyat.
Menurut eks Gubernur DKI Jakarta ini, seharusnya aparatur negara dapat bersikap netral dalam mendukung berlangsungnya Pemilu 2024.
"Nah, itu lah contoh, itu yang menurunkan kepercayaan rakyat pada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara," ujar dia, di Gedung Joang '45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).
Oleh karena itu, dia menegaskan jangan sampai aspirasi pribadi melibatkan insan negara.
"Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda," tegas dia.
"Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurunkan derajat negara dan lebih parahnya Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara," sambungnya.
Karena aspirasi pribadi tersebut pula dapat merusak tatanan negara. Seperti yang telah dilakukan oleh Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP, Silaban.
"Bila Kabinda punya aspirasi, mundur aja dari Kabinda nggak apa-apa. Tapi kalau masih menjadi Kabinda, dia harus netral," katanya.
Sebagai informasi, dalam pakta integritas yang ditandatangani oleh Yan Piet Moso, pada poin keempat tertulis, "siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada pilpres 2024, minimal sebesar 60% + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai presiden di kabupaten Sorong.
Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, menyebut pihaknya tidak pernah meminta Penjabat (Pj) Bupati Sorong untuk menandatangani pakta integritas yang salah satu poinnya berupa komitmen menangkan Ganjar Pranowo menjadi presiden.
"Jelas-jelas TPN tidak pernah melakukan, meminta orang, untuk menandatangani suatu dokumen yang namanya pakta integritas dan segala macam," tegas Arsjad, Rabu (15/11/2023). (agr/muu)