Buruh Ancam Mogok Kerja Imbas UMP DKI 2024, Heru Budi: Sudah Diberikan Cukup Baik

Jakarta, tvOnenews.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono merespons rencana aksi mogok kerja yang akan dilakukan buruh terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dinilai kurang memuaskan.

Menanggapi hal tersebut, Heru Budi mengatakan bahwa selama ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah memberikan yang terbaik.

"Kita sudah memberikan cukup baik, selain UMP ada transportasi gratis, bantuan pangan, Kartu Pekerja Jakarta, lalu ada turunannya seperti KJP dan BPJS," kata dia, di Balai Kota DKI Jakarta, dikutip Kamis (23/11/2023).

Tidak tanggung-tanggung, bahkan Heru menyebutkan BPJS dibiayai oleh Pemprov DKI Jakarta. 

"Sekali lagi kita harus melihat lapisan kemampuan, keinginan pekerja. Iya, tapi kemampuan si pengusaha juga harus kita perhitungkan," jelasnya.

Sebelumnya, gabungan kelompok buruh menggelar aksi demo di depan Balai Kota DKI Jakarta menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada Selasa (21/11/2023).