Terpilih Jadi Ketum ASKALSI, Suhartoyo Dorong Pentingnya SKKL

Jakarta, tvOnenews.com - EGM Service Operation PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) Suharyoto terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia (ASKALSI).

Suhartoyo menggantikan Chief Technology Officer Telin, Akhmad Ludfy lewat Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) IV dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Telkom Landmark Tower, Jakarta, Rabu (6/12).

Suhartoyo berkomitmen untuk memberikan gambaran dan kesadaran kepada semua stakeholder tentang betapa pentingnya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL).

"SKKL bukan hanya infrastruktur nasional, tetapi juga pilar utama bagi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Mari bersama kita wujudkan visi tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan terbuka,” ujar Suharyoto.
 
Selain penetapan Ketua Umum ASKALSI yang baru, pada Munaslub juga disampaikan hasil kajian rasionalisasi perizinan dan pungutan di sektor telekomunikasi untuk mencapai pemerataan dan keadilan konektivitas di Indonesia.

Kajian ini disusun oleh Forbil Institute & Tritech Consult Bandung sebagai kerja sama ASKALSI dengan asosiasi lainnya (ATSI, APJII, dan APJATEL). Hasil kajian tersebut salah satunya membahas biaya regulasi di industri telekomunikasi saat ini telah melebihi 14 persen. ASKALSI berharap pemerintah dapat menurunkan beban regulasi menjadi di bawah 10 persen demi kesehatan industri telekomunikasi yang menjadi pendorong bagi industri lainnya.

Agenda Munaslub turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Dewan Pengawas ASKALSI Marwan O. Baasir, Sekretaris Jenderal ASKALSI Resi Y. Bramani, dan jajaran pengurus ASKALSI. 

 Dewan Pengawas ASKALSI, Marwan O. Baasir menyampaikan tantangan kompleks di dunia komunikasi membutuhkan ASKALSI untuk memimpin dengan integritas dan inovasi.

"Saya berharap agar ASKALSI terus mengembangkan infrastruktur, meningkatkan keamanan, dan memelihara standar tinggi dalam pelayanan untuk mendukung konektivitas yang andal dan efisien di seluruh Indonesia," katanya.
 
Sementara itu Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan di tengah proyeksi fluktuasi industri kabel laut global, pasar Indonesia cenderung meningkat dan berpotensi tumbuh 13,5 persen atau setara 220 juta pada Tahun 2027.

"Sebagai negara kepulauan, Indonesia menjadi negara yang potensial dalam pengembangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL). Saya mengapresiasi peran ASKALSI sebagai stakeholder yang penting bagi pembangunan infrastruktur Indonesia. Kominfo senantiasa menyambut masukan dan saran yang konstruktif dari seluruh anggota ASKALSI demi konektivitas Indonesia," katanya.
 
Agenda kemudian dilanjutkan dengan peluncuran buku saku "Prosedur Perencanaan & Pembangunan SKKL". Buku ini diharapkan dapat menjadi semangat baru dalam meningkatkan kompetensi dan berbagi ilmu pengetahuan serta praktik terbaik dari penyelenggara operator SKKL di Indonesia.

Selain itu, melalui buku saku ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan kesadaran kepada seluruh stakeholder tentang pentingnya SKKL sebagai infrastruktur nasional yang memiliki dampak besar bagi ekonomi digital di Indonesia.
 
Selain itu, diharapkan generasi muda penerus bangsa dapat memahami prosedur, perencanaan, dan pembangunan SKKL, yang saat ini masih didominasi oleh tenaga kerja asing. Anak bangsa diharapkan memiliki mimpi dan cita-cita untuk membangun kapal serta memiliki keahlian dalam penggelaran dan perbaikan SKKL di Indonesia, mengingat sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan.

Pada kesempatan yang sama, ASKALSI juga meresmikan kantor sekretariat baru di The Telkom Hub, Gedung Graha Merah Putih, lantai 9, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta. Peresmian ini turut didukung oleh Telkom sebagai salah satu anggota ASKALSI yang memiliki kabel laut terpanjang di Indonesia. 

Kantor sekretariat baru ini akan memudahkan koordinasi antar anggota, meningkatkan teknologi SKKL, serta memperkuat kerja sama dengan stakeholder lainnya, seperti Kementerian Komunikasi dan informatika (Kominfo), Kementerian Kemaritiman dan Investasi (Marinves), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perhubungan (khususnya Direktorat Jenderal Hubungan Kelautan), Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal), dan Tim Nasional (Timnas). (mhs/ebs)