TPN Ganjar-Mahfud Desak KPU Evaluasi Penggunaan Singkatan dalam Debat Pilpres 2024

Jakarta, tvOnenews.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendesak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk mengevaluasi terhadap penggunaan singkatan dalam debat calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ketiga hingga kelima.

Hal ini disampaikan oleh Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2023).

"Dan itu yang kami berusaha atasi, supaya debat 3, 4, 5 mendorong agar KPU memastikan paslon (pasangan calon) yang debat itu memberikan pertanyaan yang sejelas-jelasnya tanpa bermaksud untuk lebih menonjolkan ketidaktahuan dari calon," tegas Andi.

TPN Ganjar-Mahfud telah mengirimkan surat kepada KPU RI terkait evaluasi debat perdana cawapres yang telah digelar pada 22 Desember 2023 lalu. Termasuk mengenai penggunaan singkatan dalam debat capres-cawapres Pilpres 2024.

"Sudah kami sampaikan secara tertulis yang ini, yang evaluasi kami tentang debat kedua, termasuk penggunaan singkatan, termasuk ketika Mas Gibran (cawapres nomor urut 2) bertanya di luar topik. Itu sudah kami sampaikan dan akan dibahas oleh KPU di rapat, mestinya hari ini (Rabu, 27 Desember 2023)," beber Andi.

Menurut dia, penggunaan singkatan atau istilah dalam debat capres-cawapres Pilpres 2024 justru dapat merugikan publik karena kehilangan substansinya. Contoh, dalam debat perdana cawapres, cawapres nomor urut 2 menanyakan terkait SGIE (State of the Global Islamic Economy) kepada cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Untuk kami ketika Mas Gibran bertanya singkatan yang tidak dipahami oleh Cak Imin dan moderator langsung memotong, tidak memberikan kesempatan kepada Mas Gibran untuk menjelaskan maksud dari singkatannya, publik yang dirugikan karena kehilangan subtansi yang penting tentang ekonomi syariah," kata Andi.

Oleh karena itu, KPU RI diminta untuk bisa memastikan agar setiap pasangan capres-cawapres dapat melempar pertanyaan yang jelas tanpa bermaksud menonjolkan ketidaktahuan calon lainnya.

"Karena ada terminologi atau singkatan yang tidak umum untuk diketahui banyak orang. Itu yang kami sampaikan dalam memo tertulis sesuai permintaan KPU untuk rapat hari ini," tandas Andi.(fnm)