Ganjar Pranowo di Debat Capres.
Sumber :
  • YouTube tvOne

Ganjar Ingin Teknologi Sakti di Bidang Pertahanan, Tapi…

Minggu, 7 Januari 2024 - 20:13 WIB

Jakarta, tvOnenewe.com - Capres 03 Ganjar Pranowo menekankan ingin teknologi sakti di bidang pertahanan tersedia jika dirinya menjadi Presiden 2024.

Hal itu dia ungkapnan dalam debat ketiga Pilpres 2024. Menurutnya, Indonesia saat ini sangat membutuhkan senjata hingga teknologi sakti di bidang pertahanan.

Namun, hal itu bisa diwujudkan asalkan anggarannya tercukupi.

"Pertahanan kita mesti masuk wilayah 5.0 dengan teknologi sakti, dengan rudal hipersonik, senjata cyber sensor quantum dan itu bisa dilakukan kalau anggaran dari Kemenhan 1-2 persen dari PDB," kata Ganjar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024).

Demikian, eks Gubernur Jawa Tengah itu yakin Minimum Essential Forces (MEF) bisa tercapai. Kendati demikian, dia tetap merasa khawatir targetnya di 2024 tidak bisa terwujud.

"Sehingga MEF akan bisa tercapai. Karena ini yang mengerikan di 2024 saya khawatir ini tidak tercapai," jelasnya.

Singgung Soal IKN

Calon presiden (Capres) nmor urut 3, Ganjar Pranowo dalam debat ketiga menyinggung soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ia menyebut menginginkan IKN mnejadi pusat gravitasi baru untuk Indonesia di regional di masa mendatang.

Diketahui, debat ketiga yang dilakukan oleh ketiga Capres yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo ini digelar di Istora Senayan pada Minggu (7/1/2023).

Dalam opening statementnya, Ganjar menegaskan bahwa Indonesia harus masuk dalam teknologi 5.0.

"Kita perlu melakukan penataan gelar pasukan, karena IKN menjadi pusat gravitasi baru. Ini bagian dari antisipasi terhadap tarung global antara Amerika Serikat dan Tiongkok," kata Ganjar.

Tak hanya itu, ia juga menyebut bahwa hubungan internasional Indonesia harus dapat sesuai dengan geopolitik internasional. Apalagi menurutnya Indonesia menganut sistem politik yang bebas aktif.

Ia juga menyinggung soal hubungan luar negeri dengan lapangan kerja Indonesia.

"Kepentingan nasional harus nomor satu, harus ada redefinisi yang bebas aktif disesuaikan dengan kondisi kekinian," lanjutnya.

Berita Terkait :
Topik Terkait
Saksikan Juga
01:32
01:25
03:14
02:08
02:11
02:30
Viral