KPK Undang 3 Pasangan Capres-Cawapres untuk Adu Gagasan 17 Januari Mendatang

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengundang tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ke Gedung Merah Putih untuk menyampaikan komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD disebut telah mengonfirmasi kehadiran mereka pada Selasa, 17 Januari 2024 mendatang.

"Informasi yang kami peroleh, yang kami undang dimaksud, pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah mengonfirmasi nanti akan hadir," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (9/1/2024).

"Tentu nanti masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden menyampaikan komitmennya terkait dengan pemberantasan korupsi dan diakhiri penandatanganan pakta integritas dalam rangka pemberantasan korupsi," terang Ali.

undangan terhadap tiga pasangan capres-cawapres ini, menurut Ali bertujuan untuk melihat komitmen mereka dalam upaya pemberantasan korupsi.

Hal itu bersinergi dengan kampanye yang tengah digalakkan KPK, yakni Hajar Serangan Fajar.

Selain mengundang tiga capres-cawapres, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) juga turut hadir.

"Ini membangun komitmen bersama, masing-masing berkesempatan menyampaikan komitmennya dan hadir juga dari KPU dan Bawaslu," kata Ali.

"Karena dalam mengawal proses demokrasi, KPK juga memiliki agenda tentang Hajar Serangan Fajar untuk mengawal proses demokrasi yang sedang berlangsung," sambungnya.

Wacana mengundang tiga capres sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada 14 Desember 2023.

Kala itu, Ghufron mengatakan KPK ingin memastikan komitmen Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam agenda pemberantasan korupsi.

"Kita akan mengundang, kita akan bikin forum sendiri khusus untuk isu antikorupsi," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (14/12/2023).

Ghufron mengatakan, KPK ingin melihat perspektif tiga capres dalam upaya memberantas korupsi. Namun, terang Ghufron, formatnya bukan debat, melainkan hanya menjelaskan visi-misi.

"Jadi KPK nanti untuk mengawal dan kemudian memastikan komitmen para capres pada agenda-agenda pemberantasan korupsi, KPK akan mengadakan momen sendiri, bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi," katanya.

Seperti diketahui, tiga capres peserta Pemilu 2024 adu gagasan mengenai upaya pemberantasan korupsi dalam debat perdana capres yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa malam, 12 Desember 2023.

Rupanya, ketiga capres menawarkan solusi yang serupa untuk menekan angka korupsi di Indonesia. 

Gagasan itu, mulai dari penguatan KPK, hingga pemiskinan koruptor.

Mula-mula, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, bicara soal penegakan hukum terhadap koruptor. Selain itu Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset yang kini prosesnya mandek di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan (koruptor),” kata Ganjar di panggung debat di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat.

“Yang kedua, perampasan aset. Maka, segera kita bereskan Undang-undang Perampasan Aset,” tuturnya.

Gagasan capres nomor urut 1, Anies Baswedan, tak jauh berbeda. 

Jika terpilih sebagai presiden RI selanjutnya, ia berjanji untuk memiskinkan koruptor dan mengesahkan UU Perampasan Aset.

Anies juga ingin memperkuat KPK melalui revisi undang-undang. 

Bersamaan dengan itu, menurutnya, pimpinan KPK harus dipastikan memiliki standar etik yang tinggi.

“Gerakan antikorupsi harus menjadi gerakan semesta yang melibatkan seluruh rakyat,” ucapnya.

Sementara, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengaku sepakat dengan Ganjar soal gagasan pemberantasan korupsi.

“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa, korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya,” kata Prabowo.

Sama dengan Anies, Menteri Pertahanan itu ingin memperkuat KPK, termasuk kejaksaan, Ombudsman, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta inspektorat di tiap kementerian/lembaga.

“Jadi saya sependapat korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya,” ucapnya. (mhs/ree)