Isu Pemakzulan Jokowi, Polri Diminta Bertindak

“Polri mempunyai tanggung jawab untuk menangani secara profesional gerakan ini.  Bila penyelenggara pemilu dan penanggung jawab keamanan dalam negeri lengah, maka gerakan ini dapat mengecoh rakyat dan mengganggu keamanan dalam negeri,” ujarnya.

Bahkan, pada tingkatan tertentu diprediksi dapat mengganggu jalannya pemilu serentak yang baru pertama kali dijalankan di Indonesia. Sehingga, Polri diimbau segera bergerak cepat dan menunjukan kredibilitasnya sebagai penjaga keamanan dan tertib sosial dalam negeri. 

“Polri yang juga pernah diisukan tidak netral dalam pemilu serentak ini, kali ini dapat menunjukan pada publik bahwa Polri netral dan profesional dalam mengawal pemilu serentak. Dengan menggunakan kasus ini, Polri justru sekaligus dapat menunjukan pada publik bahwa Polri dapat menegakan hukum dan menjaga keamanan dalam periode pemilu serentak,” ujar Djuni.  

Upaya preventif dan preemtif, lanjut Djuni dapat dijalankan oleh Polri dalam menangani kasus tuntutan pemakzulan presiden Jokowi. Sehingga gerakan ini tidak sempat membesar dan meluas serta mendapatkan dukungan yang luas dari warga negara lainnya. 

“Saat kini, Polri perlu mengakomodasi kelompok intelektual yang dapat memberikan argumentasi akademis yang menopang tugas-tugas Polri yang harus disebar secara masif oleh media massa dan media sosial,” ujarnya.

Lebih dari itu, kelompok ini perlu memproduksi dan mengkonstruksi diskursus positif kebangsaan, amanan dan keberhasilan pembangunan di semua sektor dan wilayah. Termasuk melawan logika pemakzulan presiden di masa-masa pemilu seperti ini. 

“Kelompok ini sedapat mungkin bisa dengan cepat memberikan masukan pada Polri dan sekaligus dapat membantu mengcounter ‘kecaman’ publik pada Polri.  Secara jangka menengah, diharapkan kelompok ini dapat memberikan konstruksi yang kokoh terhadap kerja-kerja Polri, sekaligus dapat melakukan checking terhadap kepuasan warga pada pelayanan Polisi di secara cepat,” ujar Djuni. (ebs)