- Muhammad Bagas/tvOnenews.com
Prabowo Ditantang Aktivis Mahasiswa Dialog Soal HAM, Para Aktivis Siap Beberkan Bukti Penodaan Reformasi
Jakarta, tvOnenews.com - Calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto ditantang para aktivis mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta, yang tergabung dalam Mahasiswa Jakarta Bergerak.
Para aktivis mahasiswa ini mengajak Prabowo Subianto dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran untuk berdialog terkait isu hak asasi manusia (HAM).
"Kami menunggu niat baik Prabowo Subianto secara personal maupun TKN untuk mengajak kami berdiskusi secara terbuka untuk berdialog dengan kami, mengenai isu yang kami angkat terkait pelanggaran HAM di masa lalu," kata aktivis Mahasiswa Jakarta Bergerak Glamora Lionda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (16/1/2024).
Glamora mengatakan para mahasiswa itu siap beradu argumentasi dengan Prabowo Subianto.
Bahkan, terkait dengan penodaan reformasi, dia menegaskan jika pihaknya memiliki bukti, sehingga tuduhan terhadap Prabowo-Gibran benar adanya.
"Kami punya datanya, kami punya informasinya, kami punya kumpulan data yang menguatkan akan pandangan kami tersebut," katanya.
Dia juga menyinggung terkait gerakan mahasiswa yang diintimidasi oleh aparat.
Glamora mengaku jika intimidasi itu dirasakan oleh mahasiswa di Pekalongan saat aksi bagi-bagi selebaran pada Kamis, 11 Januari 2024.
"Saya pikir jelas, rekaman ada, kemarin di Pekalongan ada mahasiswa yang terintimidasi, kemudian di beberapa daerah yang lainnya. Kalau bicara intimidasi, dengan kehadiran beberapa infrastruktur negara di dalam kegiatan-kegiatan diskusi dan konsolidasi kami, juga merupakan bentuk intimidasi," ungkapnya.
Dia juga merasa heran soal adanya perangkat negara yang terkesan "memantau" pergerakan diskusi-diskusi yang dilakukan Mahasiswa Jakarta Bergerak.
Bahkan, tambahnya, menjadi hal lucu ketika masyarakat ingin berpendapat di ruang publik tetapi dipantau.
"Kenapa kemudian alat-alat negara ada dan terpantau, seolah-olah kami ini adalah bentuk-bentuk pemberontakan terhadap negara. Padahal ini hak kami, hak demokrasi kita untuk berbicara dan berpendapat," ujar Glamora. (ant/muu)