Prabowo Siap Keluarkan Kebijakan Sanksi Berat Bagi Pejabat Negara yang Sepelekan LHKPN

"Pemeriksaan LHKPN dan kasus korupsi menunjukkan bahwa LHKPN hanya dianggap administratif dan tidak ada sanksi bagi LHKPN yang tidak mencantumkan seluruh harta," sambungnya. 

Tak hanya itu, Nawawi turut serta meminta para kandidat Pilpres 2024 untuk dapat secara transparansi mewujudkan kebijakan soal LHKPN. 

Pasalnya, kata ia, langkah tersebut dapat mewujudkan penekanan angka tindak pidana korupsi yang digembar-gemborkan para kandidat Pilpres 2024 pada setiap kegiatan kampenyanya. 

"Realitanya penyelenggara negara yang tidak menyampaikan LHKPN secara lengkap dan benar LHKPN-nya tetap diangkat dalam jabatan pembantu presiden atau jabatan lainnya," ungkapnya. (raa)