Kompak Zulhas dan Airlangga Dukung Jokowi Ikut Memihak dan Kampanye di Pilpres 2024

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memberikan respons soal Jokowi yang menyatakan presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024. 

"Bupati, DPR, saya menteri. Presiden itu jabatan publik, jabatan politik. Jadi saya boleh nyalon presiden, boleh nyalon gubernur, boleh nyalon bupati, DPR. Kalau nyalon aja boleh, apalagi dukung. Saya dukung capres ini boleh, capres itu boleh. Bahkan, presiden pertama kalau dia mau kedua, dia maju sendiri boleh," kata Zulhas di Makassar, Rabu (24/1/2024). 

"Ini jabatan publik, jabatan politik ya. Ada yang bilang kalau gitu enggak usah memihak, ya kalau lawan ya begitu. Tapi itu hak. Seperti bupati, gubernur punya hak, DPR punya hak, presiden punya hak, DPR itu dipilih itu. Jabatannya dipilih. Yang tidak boleh itu misalnya Sekda. Itu tidak bisa," sambungnya. 

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dok: Darwin Fatir-Antara

Zulhas menyebut jabatan publik yang dimaksud dipilih dan bekerja selama lima tahun.

Mengenai siapa yang didukung itu adalah haknya memilih, bahkan bisa maju. Dalam aturannya, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.