Kompak Zulhas dan Airlangga Dukung Jokowi Ikut Memihak dan Kampanye di Pilpres 2024

"Itu haknya. Dia mau dukung siapa, untuk memilih siapa, bahkan maju sendiri boleh. Yang tidak boleh memakai uang dan fasilitas negara. Itu yang tidak boleh. Contohnya, menteri wajib, wapres boleh, ada menteri mendukung capres ini boleh. Ada menteri mendukung capres satu lagi itu boleh. Itu haknya," kata dia. 

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dok: Bayu Saputra-Antara

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menambahkan apa yang disampaikan Jokowi soal presiden boleh ikut kampanye merupakan hak konstitusional.

"Yang pertama, (itu) hak konstitusional dari Bapak Presiden dan juga warga negara untuk boleh memilih dan juga boleh dipilih. Jadi itu adalah hak konstitusional," kata Airlangga di Indramayu, Rabu (24/1/2024). 

Menurut dia, keberpihakan politik merupakan hal diperbolehkan berdasarkan konstitusi.

"Kita ketahui berbagai presiden itu basisnya parpol. Kita bicara Presiden Soekarno dengan PNI, Presiden Soeharto dengan Partai Golkar, Ibu Megawati dengan PDIP, Pak Habibie Golkar, kemudian Gus Dur PKB, Pak SBY Demokrat," terangnya. (ant/nsi)