Berkumpul di Batang, Petani Perhutanan Sosial Sesali Pernyataan Mahfud MD Soal Sertifikat Tanah

Batang, tvOnenews.com - Massa wong cilik yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Gema PS) Indonesia berkumpul di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (26/1/2024).

Hadir di Sekretariat Gema PS Indonesia di Desa Tumbrep, massa tersebut menyampaikan pernyataan sikap dan merespons pernyataan Cawapres Mahfud MD yang dilontarkan saat debat Cawapres pada Minggu 21 Januari 2024 silam. 

Menurut Ketua Gema PS Indonesia Rozikin, para petani yang terhimpun dalam gerakan masyarakat perhutanan sosial gerah dan sangat tidak sepakat dengan pernyataan Mahfud yang sebelumnya menyebut tidak ada satu pun sertifikat yang terdistribusi.

“Ini tidak benar. Kami harus luruskan itu karena apa yang disebut Pak Mahfud itu seolah menggiring opini Pak Presiden Jokowi tidak berbuat apa-apa. Itu (pernyaataan Pak Mahfud,red) salah,” katanya yang disambut teriakan dukungan dari ribuan massa berkaos biru dengan wajah Jokowi di depannya.

Rozikin mengatakan, respons dari Gema PS ini karena pihaknya telah merasakan langsung dampak dari kebijakan Jokowi yang dinilainya berpihak kepada rakyat petani, buruh tani yang tuna lahan. Hal ini sebelumnya sudah difasilitasi pihaknya kepada pemerintah, agar Masyarakat yang hidup dalam dan sekitar Kawasan hutan di Pulau Jawa ini mendapatkan redistribusi tanah, baik yang berasal dari Kawasan hutan negara maupun hutan bekas HGU.

“Nah, sekarang Pak Mahfud malah melempar pernyataan belum ada sertifikat yang redistribusi. Jadi ini tidak benar dan kami harus menyampaikan bahwa kami membela pak Jokowi. Kami tegaskan lagi, Kami membela pak Jokowi karena beliau memang sudah berbuat untuk kami baik pada petani lahan Perkebunan dan petani hutan ini,”katanya.

Dia menambahkan, pada 8 Juni 2022 silam di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Presiden Jokowi dalam kegiatan syukuran hasil bumi bersaam Gema PS Indonesia telah menyampaikan capaian redistribusi tanah dengan luas jalan yang tidak sedikit. Saat itu, Presiden Jokowi menyebut 324 Ribu hektare di Jawa saja, dan di Indonesia sudah lebih 5 juta hektare.