Warga Tolak Isi Survei Takut Bansos Dicabut, Anies Baswedan: Demokrasi Kita Ada Masalah

Jakarta, tvOnenews.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan turut bersuara terkait kabar dari lembaga survei yang mengatakan ada warga yang menolak mengisi survei lantaran takut bantuan sosial (bansos) dihentikan.

Menurut Anies, maka dari itu perlu adanya perubahan agar tidak ada lagi rasa takut.

"Ini negara demokrasi ada kemerdekaan berpendapat, ada kemerdekaan berserikat dan ketika tanda-tanda yang kita saksikan sekarang menunjukkan tanda-tanda rasa takut berarti demokrasi kita ada masalah," ujar dia, saat kampanye di Bandung, Jawa Barat, dikutip Senin (29/1/2024).

Maka dari itu, dia menegaskan jika dirinya terpilih sebagai presiden maka akan didorong perubahan dengan mengembalikan rasa aman dalam menyampaikan pendapat.

"Itu sebabnya kita mendorong perubahan untuk mengembalikan agar ada rasa aman, rasa tenang, bebas dari perasaan dari rasa diintimidasi, bebas dari rasa takut, negeri ini membutuhkan orang merasakan suasana tenang teduh bebas rasa takut," katanya.

"Oleh karena itu kami berkomitmen ketika kami mendapatkan kewenangan maka suasana bebas rasa takut itu akan diciptakan," tandas dia.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga survei Indopol memutuskan tidak merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon presiden dan calon presiden (capres-cawapres) untuk periode Januari 2024. 

Alasannya, adanya sejumlah temuan anomali masyarakat di sejumlah daerah, khususnya survei tingkat provinsi di wilayah Jawa Timur (Jatim). 

“Saya memutuskan hasil survei Indopol yang Januari ini baik itu provinsi dan nasional di pertengahan Januari itu saya putusan tidak dirilis. Kenapa karena saya takut menyesatkan publik,” ujar Direktur Eksekutif Indopol Survei, Ratno Sulistiyanto yang dikutip Jumat, 26 Januari 2024

Karena dari hasil survei menggunakan metode sampling, multistage random sampling dengan responden 1.240 per provinsi selama waktu wawancara 8-15 Desember 2023 ditemukan banyak anomali di masyarakat, khususnya wilayah Jawa Timur. 

Berangkat dari kejadian itu, tingginya angka undecided voters juga terjadi di beberapa wilayah seperti Kediri 40%; Madiun 43,3%; Bondowoso 70%; Mojokerto 55%; Jombang 67,5%, dan Kota Probolinggo 43%. 

“Saya telusuri lagi di beberapa kabupaten Kediri, Jombang kemudian Mojokerto kemudian bondowoso. Setahu saya Bondowoso itu basisnya Anies Baswedan itu undecided voters di atas 40% dan pemilih Anies dan Ganjar sedikit sekali. Nah saya curiga sebagai peneliti, bahwa ini ada anomali,” terangnya. 

Dari hasil penelusuran dari yang dialami, ungkap Ratno, rata-rata para surveyor ditolak oleh kelurahan, RT/RW, sampai warga. 

Karena mereka tidak ingin persoalan survei jadi persoalan politik yang berimbas kepada bantuan dari pemerintah. 

“Jawabanya adalah kami tidak ingin terlibat dalam politik, karena kami tidak ingin dicabutnya bansos (bantuan sosial) dan PKH (Program Keluarga Harapan), seperti desa tetangga. Yang pada saat pilkada itu dicabut,” ungkap dia. (agr/muu)