Sri Mulyani Blak-blakan ke Warga: Yang Dapat Bansos Harus Tahu dari Mana Uangnya

Di samping itu, Sri Mulyani menegaskan, bantuan yang diberikan pemerintah merupakan instrumen dalam APBN.

"Bansos itu adalah instrumen dalam APBN, APBN adalah undang-undang. APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik di Senayan (DPR), dan sesudah menjadi undang-undang dia menjadi instrumen negara," ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK, Selasa (30/1/2024).

Lanjut dia menjelaskan, total anggaran bansos 2024 sudah tembus Rp 496 triliun. Angka itu naik Rp 20 triliun dari anggaran 2023 sebesar Rp476 triliun.

Di sisi lain, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu akui, belum tahu anggaran BLT itu akan diambil dari pos mana. 

Dia mengaku, Kemenkeu masih sibuk mengutak-atik anggaran, mencari pos yang bisa direalokasi.

"Tentunya kita akan carikan (pos mana yang bisa direalokasi) dan itu APBN-nya akan tetap bisa fleksibel," ujar Febrio di Kantor Kementerian Koordinasi Perekonomian, Senin (29/1/2024).

Selain itu, Febrio ungkapkan, APBN bersifat fleksibel untuk merespons ketidakpastian.