Tegas, Kasad Jenderal Maruli Perintahkan Ketum PDIP Megawati Segera Melapor Langsung Jika Diintimidasi

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menanggapi adanya seruan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada polisi dan tentara untuk tidak mengintimidasi rakyat.

Menurutnya, Megawati untuk segera melapor langsung ke TNI, termasuk TNI Angkatan Darat, manakala menemukan prajurit TNI mengintimidasi rakyat.

"Kalau memang mau resmi, bisa laporkan atau disampaikan, ada kejadian di mana kami akan coba tindak lanjuti nanti. Jadi, kalau sekarang penyampaiannya intimidasi, kami juga enggak tahu di mana, sulit juga 'kan," tegas Maruli seusai menghadiri acara perayaan Natal bersama TNI AD di Jakarta, Senin (5/2/2024).

Maruli menjamin jika ada laporan yang masuk TNI terlebih TNI AD sigap untuk menindaklanjuti aduan tersebut.

"Kalau ada bukti suara, foto, ada saksi, atau apa segala macam, ya, mudah-mudahan kami bisa cepat. Ada dasarnya memanggil orang," jelas Kepala Staf TNI AD itu.

Dia mencontohkan kesigapan TNI merespons aduan masyarakat, salah satunya saat dokumen pakta integritas yang diteken oleh Pj. Bupati Sorong dan Kepala BIN Daerah Papua Barat, yang saat itu dijabat Brigjen TNI TSP Silaban.

Dalam pakta integritas itu terdapat dugaan pelanggaran netralitas mengingat salah satu poinnya berpihak pada salah satu calon presiden (capres).

Tak lama setelah dokumen itu viral, TNI saat itu tegas dan langsung memanggil perwira tinggi yang bersangkutan.

"Ya 'kan waktu itu di Sorong, itu ternyata anggota TNI yang sedang ada kegiatan di instansi lain. Langsung kami tarik, kami tanya-tanya bagaimana sebetulnya kejadian tersebut, dan lagi dalam proses," terangnya.

TNI pada prinsipnya bakal langsung merespons setiap laporan atau aduan pelanggaran netralitas oleh prajuritnya selama tahun politik ini.

"Yang tadi saya sampaikan, tentang Papua, kejadian di Sorong itu secara tertulis tidak ada laporan, tetapi ada perkembangan. Ini kami panggil orangnya, langsung berkoordinasi, kami tindak lanjuti langsung kalau memang ada bukti. Akan tetapi, kalau buktinya kata-kata, kami sulit yang mana ini, anggota kami, mana yang mengancam," kata dia.

Maruli kembali menekankan kembali siapa pun yang mengetahui pelanggaran netralitas oleh prajurit segera lapor. Jika tidak, TNI menganggap tidak ada masalah.

"Ya, kalau pendapat saya, kalau memang tidak ada hal yang dilaporkan, saya menganggap itu tidak ada," tuturnya.

Sebelumnya, Megawati di hadapan para pendukungnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (3/2/2024), menyerukan kepada polisi dan tentara untuk tidak mengintimidasi rakyat.

"Ingat, hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya, diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu," kata Megawati saat kampanye akbar Ganjar-Mahfud di SUGBK, Jakarta.(ant/lkf)