Ambang Batas Pencapresan, PKB Serukan Revisi Terbatas UU Pemilu

"Kalau istilah di NU itu, 2022 hilal sudah mulai tampak sekian derajat, calon presiden itu sudah mulai kelihatan, tetapi belum bisa berbuka, baru kelihatan. Ini masih ikhtilaf (beda pendapat) ini hilal beneran atau bukan, tetapi kalau terjadi revisi UU Pemilu, PT diturunkan itu akan lebih tampak," ujarnya.

Dia juga menyoroti fenomena yang terjadi saat ini yaitu banyak nama capres dideklarasikan padahal tidak memiliki partai politik sementara itu untuk bisa maju sebagai capres, diperlukan "tiket" dari parpol dengan minimal PT sebesar 20 persen.

"Saya pikir tahun 2022 kalau betul agendanya pemilu itu Februari 2024, maka Februari 2023 itu sudah pendaftaran maka 2022 kita bisa disebut sebagai tahun politik," katanya.

Selain itu, dia berharap di tahun politik 2022, kesolidan koalisi yang ada di parlemen perlu ditingkatkan dan dikelola lebih baik lagi.

Menurut dia, jika tidak dikelola dengan baik maka berpotensi terjadi tarik menarik kepentingan politik masing-masing parpol dan mengganggu kesolidan koalisi parpol di parlemen.

"Kalau ternyata nanti pada 2022 ditandai dengan egoisme masing-masing partai, itu bahaya, dapat merusak pada 2023 dan 2024. Apalagi kalau terjadi politik identitas, saling fitnah, saling jegal," ujarnya.

Karena itu, dia menekankan bahwa meskipun 2022 adalah tahun kulminasi politik, namun hal yang harus dikedepankan adalah kepentingan bersama. (ant)