Komentar Menohok Yusril soal Film Dirty Vote, Singgung Kecurangan Pemilu 2024

Jakarta, tvOnenews.com - Guru besar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menilai bahwa film “Dirty Vote” tidak bisa disebut sebagai dokumenter. 

Sebab, konten utama dalam tayangan yang hampir berdurasi dua jam itu adalah cuplikan pemberitaan dan tanggapan dari tiga pakar hukum. 

"Ketiga pakar tersebut mengomentari berbagai hal yang terjadi dari berbagai pemberitaan, kemudian mereka memberikan pendapat. Ya pendapat itu bisa ditafsirkan oleh banyak orang, termasuk adanya kemungkinan kecurangan Pemilu 2024," pungkas Yusril dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Selasa (13/2/2024).

Eks Menteri Sekretaris Negara periode 2004-2007 itu juga menyoroti waktu perilisan filmnya, yang ditayangkan pada masa tenang dan beberapa hari menjelang hari pemilihan. 

Oleh sebab itu, sangat wajar jika beberapa orang menilai film tersebut sebagai propaganda. 

“Ada yang mengatakan ini ‘Dirty Vote’ versus ‘Dirty Propaganda’. Satu judul film mengatakan soal pemilu yang kotor, satunya lagi soal propaganda kotor terhadap pihak tertentu yang berasa di seberang dari si pembuat film,” bebernya.

Yusril, yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), menyebut politik sebagai sesuatu yang dinamis.