Hasto: PDIP Siap Jadi Oposisi

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Hasto mengatakan berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi.

Sehingga, kata dia, kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Berada di luar pemerintahan, kata Hasto, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDIP pascapemilu 2004 dan 2009.

“Ketika PDIP berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dikutip Kamis (15/2/2024).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

Ketika itu, katanya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

Banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.

“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” paparnya.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP akan berjuang lewat jalur partai.

“Karena apapun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” lanjutnya.

Ada pun jalur ketiga yang akan ditempuh PDIP adalah berjuang bersama gerakan masyarakat sipil pro demokrasi yang saat ini menurut Hasto jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.

“Polanya mirip. Apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” tambahnya.

Berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara paslon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli paslon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. (rpi/nsi)