Pengamat soal Hak Angket Pemilu 2024, Sebut Partai Ini yang Paling Diuntungkan

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat Politik Ray Rangkuti menyoroti terkait hal angket Pemilu 2024.

Menurut Ray, ada salah satu partai yang paling diuntungkan dari adanya hak angket tersebut.

Dia mengatakan partai politik (parpol) yang bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti Partai Golkar yang paling diuntungkan dari hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Di sisi lain, parpol yang berada di luar pendukung paslon nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan memanfaatkan hak angket untuk meningkatkan posisi tawar.

Yang seolah-olah tersandera Jokowi dan mendukung paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut dia, berkaca pada hak angket Bank Century tahun 2009 di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), parpol pendukung pemerintahan seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar juga mendukung hak angket.

Hak angket digulirkan Tim 9 untuk mengungkap pencairan dana talangan (bailout) Rp6,76 triliun ke Bank Century.

“Misalnya, Golkar akan menghadang, tapi mungkin begitu diputuskan mau atau tidak mau terlibat juga. Dalam konteks terlibat itu boleh jadi melakukan banyak pertanyaan, aktivitas bertanya, tetapi itu bisa jadi strategi tawar menawar pada Jokowi yang kalau sebelumnya dilihat seperti tersandera Jokowi dan boleh jadi situasinya sekarang berbeda,” kata Ray, Minggu (25/2/2024).

Dia menjelaskan pada saat angket Bank Century digulirkan, Partai Golkar, PKS dan PAN adalah pendukung pemerintahan SBY.

Hak angket Bank Century didukung oleh seluruh fraksi yang berada di DPR, yakni 9 fraksi kala itu.

Sejauh ini, Ray meyakini dua fraksi di DPR, yakni PDIP dan PKS akan mendukung hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Namun, parpol pendukung paslon 01 telah menyatakan akan mendukung hak angket tersebut.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan mendukung kubu koalisi 03 yang mewacanakan pengajuan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurut Paloh, pengajuan hak angket merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati dan dihargai.

"Kalian tahu itu hak konstitusional. Saya pikir wajib. Bukan hanya sekadar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu," kata Paloh di Wisma Nusantara, Jumat (23/2/2024).

Lebih lanjut, Koalisi Perubahan akan mendukung secara natural pengajuan hak angket itu.

Paloh menghormati langkah Anies sebagai calon presiden di Koalisi Perubahan yang beberapa waktu lalu merespons positif wacana yang digulirkan Ganjar tersebut.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan telah berkomunikasi dengan para sekjen di Koalisi Perubahan, yakni PKB dan PKS.

Menurutnya, semangat mereka senada seperti yang dikatakan oleh Anies soal hak angket.

"Jadi posisi kami, data sudah siap, hal-hal kecilnya sudah siap. Tinggal menunggu tindak lanjutnya kawan-kawan PDIP sebagai partai terbesar, sebagai inisiator, bagaimana selanjutnya," kata Taslim di NasDem Tower, Kamis (22/2/2024). (rpi/nsi)